Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Minta Penegakan Hukum kepada Praka Riswandi Manik dan Dua Anggota Melalui Peradilan Umum

RADARBANDUNG.ID, JAKARTA – Polisi Militer Kodam Jaya/Jakarta (Pomdam Jaya) memastikan telah menetapkan Praka Riswandi Manik (RM) sebagai tersangka atas dugaan penculikan dan pembunuhan Imam Masykur.

Selain personel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) itu, dua prajurit TNI lainya juga sudah menjadi tersangka.

Keduanya merupakan personel Kodam I/Iskandar Muda dan Direktorat Topografi TNI AD.

Baca juga : Kasus Anggota Paspampres Berbuntut Panjang, Al Chaidar Abdurrahman Puteh Desak TNI Minta Maaf kepada Masyarakat Aceh

Keterangan tersebut disampaikan langsung oleh Komandan Pomdam Jaya Kolonel Cpm Irsyad Hamdie Bey Anwar saat dihubungi oleh awak media pada Senin (28/8).

”Betul (tiga personel TNI sudah menjadi tersangka),” ungkap dia.

Menanggapi hal itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta penegakan hukum terhadap pelaku diusut melalui mekanisme peradilan umum.

Baca Juga : Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Desak Praka Riswandi Manik dan Dua Anggota TNI Harus Ditindak Tegas

Bukan peradilan militer.

Hal tersebut untuk memastikan agar proses hukum terhadap pelaku berlangsung transparan dan akuntabel.

“Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi,” kata Dimas Arya, anggota koalisi, kemarin.

Baca Juga : Buntut Kasus Praka Riswandi Manik, Ketua MPR Bambang Soesatyo Minta TNI Perketat Sistem Seleksi Rekrutmen Paspampres

Aksi brutal oknum TNI tersebut, lanjut Dimas, tidak hanya telah mencoreng nama TNI dan Paspampres, tapi juga menjadi bukti bahwa tindakan kekerasan dengan aktor anggota TNI belum berhenti.

”Sebelumnya terdapat kasus-kasus kekerasan aparat TNI yang terjadi di sejumlah daerah, terutama di Papua,” imbuh Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) itu.

Di samping itu, koalisi meminta Presiden dan DPR harus segera melakukan reformasi peradilan militer dengan cara membuat Perppu tentang perubahan sistem peradilan militer atau segera mengajukan revisi terhadap UU Peradilan Militer.

”Presiden dan DPR tidak boleh diam, apalagi takut untuk melakukan agenda reformasi peradilan militer,” terangnya. (idr/syn/tyo/wan/jp)