BEM SI Gagal Bertemu Firli Bahuri, Bakal Kembali Lagi Sampaikan Tuntutan Ini

RADARBANDUNG.id- DEMONSTRASI Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Gedung Merah Putih KPK berjalan lancar dan damai.

Ratusan mahasiswa yang menggelar orasi di sekitar Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (27/9) berangsur meninggalkan kawasan tersebut.

Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Aziz Andriansyah menyampaikan, para peserta unjuk rasa telah menyampaikan aspirasi dan pendapatnya hingga pukul 15.22 WIB. Mereka perlahan-lahan meninggalkan kawasan gedung KPK.

“Ya, jadi hari ini ada teman-teman mahasiswa menyampaikan aspirasinya dan sekarang sudah menyampaikan aspirasi. Pukul 15.22 WIB sudah bubar dan kembali ke tempat masing-masing,” kata Aziz ditemui di depan Gedung KPK, Senin (27/9).

Orasi Aliansi BEM SI

Diketahui, aksi dari ratusan mahasiswa ini dilakukan usai BEM SI memberikan ultimatum kepada Presiden Jokowi untuk membatalkan pemecatan Novel Baswedan Cs dalam jangka waktu 3×24 jam.

Dalam orasinya, Aliansi BEM SI menyampaikan tuntutannya. Pertama, mereka menuntut agar Ketua KPK mencabut surat keputusan pemecatan terhadap 57 pegawai KPK.

“Mendesak Ketua KPK untuk mencabut SK 652 dan SK Pimpinan KPK tentang pemberhentian 57 pegawai KPK yang dikeluarkan pada 13 September yang disebabkan TWK cacat formil secara substansi mengandung rasisme, terindikasi pelecehan dan mengganggu hak privasi dalam beragama,” ujar seorang orator yang merupakan anggota BEM SI dengan suara lantang di atas mobil komando.

Mereka juga menuntut agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertanggung jawab dalam upaya pelemahan kinerja KPK.

Utamanya pemecatan terhadap Novel Baswedan dan kawan-kawan yang termasuk bagian dari 57 pegawai KPK.

“Mendesak Presiden untuk bertanggungjawab dalam kasus upaya pelemahan terhadap KPK dengan mengangkat 57 pegawai,” ungkapnya.

Ketiga, mendesak agar Firli Bahuri untuk mundur dari kursi Pimpinan KPK. Karena dinilai telah gagal menjaga marwah dan integritas KPK.

“Menuntut Ketua KPK Firli Bahuri untuk mundur dari jabatannya karena telah gagal menjaga integritas dan marwah KPK dalam pemberantasan korupsi,” papar orator.

Terakhir, menuntut agar KPK bisa menyelesaikan perkara-perkara besar. Seperti kasus pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19, BLBI, benih lobster hingga kasus dugaan suap Harun Masiku.