Sedangkan, Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono menyebut tidak ada laporan polisi atas kasus kerumunan di NTT yang diterima Bareskrim Polri.
“Tidak ada laporan itu di Bareskrim,” tukasnya.
Terpisah, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Donny Gahral Adian mengatakan Presiden Jokowi tidak melakukan pelanggaran. Semestinya yang bertanggung jawab adalah pemerintah daerah setempat.
“Ya ini kan bukan Presiden yang melanggar. Ini ada elemen pemerintah daerah, ini sesuatu yang berbeda,” ujar Donny kepada wartawan, Kamis (25/2).
Donny mengatakan, kunjungan Presiden Jokowi ke daerah pasti akan mengundang animo masyarakat. Sebab ia adalah seorang kepala pemerintahan, dan simbol negara Indonesia.
Ramadan Momentum Refleksikan Iman dan Ilmu Pengetahuan
“Jadi Presiden kan simbol negara yang pasti akan mengundang banyak massa. Dan ini memang sesuatu yang tidak dapat terhindarkan. Mereka sudah lama menanti Presiden, ya animonya luar biasa,” katanya.
Donny mengatakan, sangat tidak mungkin saat kunjungan kepala negara namun tidak ada animo masyarakat. Sehingga ke depannya kasus di NTT ini bisa dijadikan bahan evaluasi ke depannya.
“Saya kira ini menjadi pelajaran untuk tata kelola pengamanan standar protokol kesehatan di kemudian hari,” ungkapnya.
Diketahui, beredar sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan masyarakat berkerumun saat Presiden Jokowi tiba di Maumere, Sikka, Nusa Tenggara Timur, pada Selasa (23/2).
Dalam video tersebut, tampak Presiden Jokowi ada di dalam mobil, sementara banyak masyarakat yang mengerubungi mobil yang ditumpangi kepala negara itu. Bahkan Jokowi juga tampak melemparkan sebuah bingkisan ke masyarakat.
Semarak Ramadan Bandung Utama, Bangun Bandung Bersama
Menanggapi hal itu, Epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono menilai bahwa kejadian tersebut bukan salah Jokowi.
Menurutnya, kerumunan massa terjadi akibat kelalaian para pasukan pengamanan presiden (Paspampres).
“Menurut saya, Paspampres-nya yang salah. Kesalahan pada pengawal presidennya, kalau ramai ya belok aja harusnya. Presiden mah ikut aja,” terangnya.
Menurutnya, semua pelaksanaan kegiatan yang berpotensi menimbulkan keramaian, baik untuk presiden dan Paspampres harus melaksanaan prosedur tetap.
“Semua punya protap, kalau salah (berkerumun) ya belokin. Jadi nggak ada kata maaf, itu kan sudah menimbulkan penyakit,” tuturnya.
Terkait dengan animo masyarakat yang tinggi, hal itu wajar terjadi. Karena itu, paspampres harus mengatur masyarakat sebelum mobil RI 1 melewati kerumunan tersebut.
“Boleh punya animo, tapi pakai jarak, itu kan jalan panjang. Paspampres berkoordinasi dengan pasukan setempat untuk membuat jarak. Itu akan lewat sini, kalo berkerumun ancam aja nggak lewat sini,” tegasnya.
Ia juga heran bagaimana bisa hal itu terjadi, padahal saat ini masyarakat dilarang berkerumun.
“Masa presiden lewat nggak ada persiapan sih, pasti itu ada persiapan. Itu bohong aja (tidak ada persiapan), nggak mungkin nggak ada persiapan,” pungkasnya.
Baca Juga:
- Polresta Bandung Digeruduk Massa FPI, Minta Habib Rizieq Dibebaskan Tanpa Syarat
- Ridwan Kamil Minta Mahfud MD Tanggung Jawab Soal Kasus Kerumunan Habib Rizieq
Jokowi mengunjungi NTT dalam rangka meresmikan Bendungan Napun Gete. Hal itu pun disambut oleh masayarakat setempat dan dalam perjalanan, masyarakat menunggu rangkaian rombongan di pinggir jalan.
Saat perjalanan kendaraan yang membawa rombongan melambat, masyarakat langsung maju ke tengah jalan sehingga membuat iring-iringan berhenti. presiden sempat keluar dari jendela atas atap mobil untuk menyapa warga yang sudah menunggunya.
Kesempatan itu Presiden manfaatkan untuk mengajak warga menggunakan masker. Ia juga membagikan souvenir yang isinya antara lain masker.
(pojoksatu/jpc)
