Hunian Kolong Jembatan: Bukan Fenomena Baru, Tapi Perlu Penanganan Jitu

RADARBANDUNG.id, JAKARTA – Fenomena warga kolong jembatan bukanlah hal baru. Derasnya arus urbanisasi di Ibukota tak jarang jadi asal muasal fenomena sosial yang hingga kini belum rampung tertangani.

Kementerian Sosial RI dalam hal ini Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial mengamati fenomena tersebut dan terus berupaya memaksimalkan penanganan warga yang menghuni kolong jembatan.

Di awal kepemimpinannya sebagai Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini mengamati fenomena sosial di sekitar kantor tempatnya bekerja. Tepat di belakang kantor Kemensos, Kolong Jembatan Pegangsaan Jalan Matraman Luar RT. 05 RW. 03, dan RT. 03 RW. 03, Menteng, Jakarta Pusat, tinggal beberapa keluarga yang tergusur oleh penduduk asli dan kontrakan yang tak terbiayai, sehingga kolong jembatan jadi pilihan terakhir untuk sekedar melindungi diri.

Lokasi ini persis di kolong jembatan yang dibawahnya terdapat aliran deras Kali Ciliwung. Mereka berada di bantaran kali ciliwung, saling berseberangan antara RT.05 RW. 03 dengan RT. 03 RW.03.

Bukan juga hitungan bulan, apalagi tahun, mereka telah bermukim puluhan tahun lamanya. Sebanyak 12 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah 25 jiwa yang tinggal di kolong jembatan ini terdiri dari 1 lansia disabilitas, 3 anak dan 21 orang dewasa. Jumlah ini yang berada di RT. 05 RW. 03.

Warga ini berprofesi sebagai pemulung, pekerja tambal ban, sopir bajaj, kuli pasang tenda, polisi cepek (pengatur lalu lintas secara tidak resmi) dan pedagang asongan.

Sedangkan di RT. 03 RW. 03 terdapat 10 KK dengan 44 Jiwa terdiri dari 12 usia anak, 5 lanjut usia dan 27 usia dewasa. Warga ini bermata pencaharian sebagai pemulung dan tukang ojek.

Pada Rabu, (30/12) Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini mengunjungi kolong jembatan Tol Gedong Panjang Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Pemandangan di Kolong Jembatan Tol Gedong Panjang pun jadi salah satu keresahannya. Sebanyak 93 KK dengan 264 jiwa tinggal disini, hunian favorit warga, tak berbiaya, namun sarat lingkungan tak sehat.

“Mereka belum mau dipindahkan, karena aktivitas ekonomi mereka ada di dekat kolong jembatan itu,” terang Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Irmansyah.

Sebagian besar warga kolong jembatan ini telah memiliki identitas kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), maupun akta kelahiran. Sebagian besar penduduk juga telah mendapat bantuan dari pemerintah berupa sembako dari Pemerintah Kota dan Presiden, tetapi ada anak-anak yang belum mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH).

Warga kolong jembatan ini sebagian besar ada yang telah mendapatkan pendampingan dari Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) salah satunya Karya Putra Insan Mandiri (KPIM) yang berada di Jakarta Pusat dan warga kolong jembatan Tol Gedong Panjang sebagian besar telah mendapat pendampingan dari LKS Sekar.

Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini didampingi Dirjen Rehabilitasi Sosial, Harry Hikmat dan Inspektur Jenderal, Dadang Iskandar tak sungkan turun menuju kolong jembatan tempat warganya menghuni. Antara RT. 05 RW. 03 dengan RT. 03 RW. 05 berseberangan diantara Kali Ciliwung. Sesekali Risma melontarkan ajakan untuk pindah dari lokasi ini.

“Mari Pak, kami ingin Bapak lebih baik,” ajak Risma.

Bukan tanpa alasan, selain mempengaruhi tata ruang Ibukota, tinggal di kolong jembatan sarat resiko kesehatan dan keselamatan. Terlebih letaknya di bantaran Kali Ciliwung yang setiap tahunnya tidak absen dari banjir yang melanda, aroma tak sedap dari Kali Ciliwung juga jadi atmosfer yang biasa bagi warga.

Risma menemui beberapa warga kolong jembatan. Dirinya terlibat dialog dengan salah satu warga yang masih usia anak. Ternyata anak ini belum mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Sontak Risma meminta Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) yang ikut hadir menda

patkan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Sontak Risma meminta Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) yang ikut hadir mendampingi untuk mendata anak tersebut agar mendapat KIP.