Pemekaran Lembang, Bupati aa umbara Menolak
RADARBANDUNG.id, NGAMPRAH – Forum Koordinasi Desain Penataan Daerah (Forkodetada) Jawa Barat (Jabar) menyambut baik rencana pemekaran 9 daerah otonomi baru (DOB) Jawa Barat, termasuk antaranya Kota Lembang.
Sebelumnya, Forkodetada Jabar dan Forum Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) mengajukan Kecamatan Lembang menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB).
-
Lembang sudah selayaknya pisah dari KBB
Wakil Ketua 1 Forkodetada Calon DOB Kota Lembang, Kusna Sunardi menjelaskan, Kecamatan Lembang sudah selayaknya memisahkan diri dari Kabupaten Bandung Barat.
“Kami setuju dan mendorong pemekaran Kota Lembang. Ada beberapa faktor yang membuat rencana CDOB Kota Lembang ini jadi urgen seperti demografi, ekonomi, sosial, dan politik,” ungkapnya saat dijumpai, Kamis (5/11/2020).
Kusna menyatakan, ada beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum CDOB Kota Lembang disetujui.
Salah satunya soal pemekaran kecamatan di Lembang agar memenuhi prasyarat pemekaran daerah otonomi baru. “Pemekaran kecamatan perlu segera rampung,” imbuhnya.
Jika pemekaran dilaksanakan, maka Kota Lembang akan mencakup Kecamatan Parongpong, Cisarua, Lembang, dan Maribaya (sebagai kecamatan baru) yang dimekarkan.
“Proses pemekaran ini sebetulnya sudah berjalan 2 tahun, tapi belum ada tindaklanjut lagi oleh bupati,” katanya.
Ia menegaskan, Pemkab Bandung Barat tidak perlu risau dengan CDOB lantaran kehilangan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata. Sebab, saat ini masih dalam proses.
“Proses DOB ini kan masih sangat lama. Bukan besok langsung memisahkan diri dari KBB. Memang perlu diakui, nantinya PAD KBB bakal merosot tajam karena sumber PAD KBB terbesar kan dari wisata lembang,” katanya.
-
Bupati tegas tolak pemekaran Lembang
Menanggapi ini, Bupati Bandung Barat, aa umbara Sutisna menolak tegas pemekaran Kota Lembang menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB).
Ia menilai, Lembang masih layak menjadi bagian Kab. Bandung Barat.
“Meski ada kabar gubernur dan wagub memberikan sinyal positif, bukan berarti bapak setuju namun harus pikirkan matang-matang,” katanya.
Ia menyebut, dalam dua tahun kepemimpinannya masih banyak hal yang harus ia lakukan demi memajukan Bandung Barat. Karena itu, rencana pemekaran Kota Lembang ia anggap tidak tepat.
“Nanti PAD kita malah berkurang karena justru yang paling besar (PAD) di Lembang. Jadi jangan dulu berpikir ke sana, tapi kita berpikir dulu untuk rakyat,” pungkasnya.
-
Penolakan Ketua Komisi I DPRD
Hal senada Ketua Komisi I DPRD KBB, Wendi Sukmawijaya ungkapkan.
Menurutnya, usulan DOB tak langsung disampaikan ke pemerintah provinsi, tapi bertahap melalui pemerintahan tempat induk dari calon daerah otonom baru tersebut.
“Seharusnya ada pengajuan ke DPRD Bandung Barat dong, terus itu juga muncul dari aspirasi warga Bandung Barat. Kalau potensi sih Lembang memungkinkan, tapi harus memikirkan juga induknya yakni KBB,” katanya.
Ia menegaskan, jika Lembang memisahkan diri maka akan memperburuk kondisi Bandung Barat. Apalagi wilayah itu pusat destinasi wisata yang paling besar menyumbang kepada kas daerah.
“Saya pikir (DOB) Lembang belum waktunya. Kabupaten Bandung Barat sebagai induknya baru berumur 13 tahun. Saat KBB nya juga masih tertatih-tatih,” pungkasnya.
-
9 daerah diusulkan pembentukan DOB
Sebelumnya, Forkodetada Jabar dan CDOB meminta Pemprov Jabar menyampaikan keinginannya soal pemekaran wilayah ke pemerintah pusat dalam audiensi di Gedung Sate, 4 November 2020 lalu.
Sedikitnya ada sembilan daerah yang meminta pembentukan daerah otonomi baru (DOB). Antaranya, Kota Lembang, Kab. Cikampek, Kab. Bandung Timur, Kab. Garut Utara, Kab. Indramayu Barat, Kab. Subang Utara, Kab.Bekasi Utara, Kab. Cianjur Selatan, dan Kab. Cirebon Timur.
(kro)
