RADARBANDUNG.id – Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan, program Kartu Prakerja bagi masyarakat terdampak virus korona Covid-19 seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan segera diluncurkan besok, Kamis (9/4). Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan, Kartu Prakerja akan dirilis oleh jajaran Project Management Office (PMO) dan Menko Perekonomian.
“Rencananya sih Kamis akan di-launching dirilis PMO dan Menko Perekonomian,” ujarnya dalam video conference, Rabu (8/4).
Baca Juga: Demi Bayar Gaji Pemain, Direktur Persib Glenn Sugita Rogoh Kocek Pribadi
Askolani menjelaskan, program Kartu Prakerja tersebut telah dimodifikasi untuk menghadapi dampak virus Covid-19. Anggarannya pun telah dinaikkan menjadi Rp 20 triliun. Nantinya kartu tersebut bukan hanya dapat digunakan oleh masyarakat korban PHK namun perkerja sektor informal seperti ojek online.
“Skemanya diubah. Pemerintah betul-betul menangani Covid untuk mereka mengalami PHK dan sektor informal yang kesulitan oleh dampak Covid-19. Maka akan ada 5,6 juta peserta yang dibantu oleh program Kartu Prakerja,” jelasnya.
Update Implementasi Coretax DJP
Adapun bantuan yang akan diterima penerima manfaat senilai Rp 3,55 juta yang terdiri dari biaya pelatihan Rp 1 juta, insentif sebesar Rp 600 ribu yang diberikan empat bulan sehingga totalnya Rp 2,4 juta, dan survei Rp 50 ribu sebanyak 3 kali atau totalnya Rp 150 ribu.
“Penerima manfaat pencari kerja yaitu pekerja informal dan formal pelaku usaha yang terdampak Covid minimal usia 18 tahun,” tuturnya.
(jpc/radarbandung)
