Warga Desa Nyalindung Bandung Barat Korban Banjir Bandang Direlokasi


RADARBANDUNG.id- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan pihaknya bakal merelokasi warga terdampak bencana di Desa Nyalindung, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Hal tersebut diungkapkan saat meninjau langsung kondisi warga yang terdampak banjir bandang pada Rabu (19/3/2025).
Ia mengatakan, rumah warga yang berada di bantaran sungai Cimeta tersebut harus segera direlokasi untuk mencegah peristiwa serupa terjadi di kemudian hari.
“Kalau tetap rumah di situ berat, karena di bawah digerus oleh air sungai terus dari atas mengalami tekanan kendaraan besar. Bahan bangunannya juga bata mudah rusak,” katanya.
Ia menambahkan, jumlah rumah warga yang direlokasi bakal didata oleh pemerintah daerah. Selain rumah yang rusak akibat tergerus banjir, Pemda juga mendata tingkat kerawanan bangunan di Bantaran Sungai Cimeta.
“Ini warga sudah mau direlokasi. Jadi kita akan relokasi dan bangunkan rumah baru setelah Hari Raya Idul Fitri,” tandasnya.
Sementara itu, salah seorang korban terdampak banjir, Dian Kusdiani, 38 tahun, merasa senang terkait rencana Pemprov Jabar merelokasi rumah warga.
“Iya disuruh pindah rumah karena di sini sudah tidak memungkinkan. Takutnya kalau datang banjir malam-malam mengancam keselamatan, apalagi saya punya anak kecil. Saya siap dipindahkan supaya terjamin keselamatan karena banjir sekarang sudah setinggi atap,” katanya.
Sementara itu, Kepala Desa Nyalindung, Oo Supriatna mengatakan, sejak wilayah ini kerap diterjang banjir dua tahun terakhir, pihaknya sudah mengajukan untuk relokasi rumah khususnya yang berada di bantaran Sungai Cimeta.
“Relokasi rumah terdampak banjir ini sesuai dengan instruksi Pak Gubernur. Sepertinya tidak semua rumah di Kampung Guha Mulya dan Kampung Cibarengkok di relokasi, tapi rumah-rumah yang rawan sekali di bantaran Sungai Cimeta,” katanya.
Untuk teknis relokasi, Ia menjelaskan Desa Nyalindung hanya menyediakan lahan, dengan menggunakan Tanah Kas Desa (TKD) seluas 1 hektare. Sedangkan pembangunan rumah akan menggunakan dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Kebetulan kami masih ada TKD seluas 1 hektare, itu sudah dihitung cukup untuk 50 rumah,” katanya.
Ia menegaskan, pihak desa juga sedang membantu melakukan pendataan untuk mempercepat proses relokasi. Sementara pembangunan rumah untuk warga korban banjir tanggung jawab Pemprov Jabar. Rencananya pembangunan untuk relokasi akan dimulai setelah lebaran Idul Fitri 2025.
“Kami juga ikut mendata rumah mana yang harus di relokasi. Untungnya pa Gubernur respon sekali luar biasa. Mekanismenya lahan TKD di pakai jadi lahan tetap. Baru nanti bangunannya dari Gubernur,” tandasnya. (KRO)