RADARBANDUNG id- Wacana mengusung hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024 semakin kuat. Kemarin (22/2) tiga partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan menyatakan siap bersama PDI Perjuangan (PDIP) untuk menggulirkan hak tersebut.
Mereka tinggal menunggu tindak lanjut PDIP sebagai partai terbesar di DPR.
Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan, tiga partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan (Nasdem, PKB, PKS) punya semangat yang sama. Yakni, menggulirkan hak angket DPR sebagaimana pernah disampaikan Ganjar Pranowo dan didukung Anies Baswedan.
Baca Juga: Praktisi Hukum: Hak Angket Bisa Digulirkan Demi Selamatkan Demokrasi
”Posisi kami (tiga partai Koalisi Perubahan, Red), data sudah siap,” tegasnya di Nasdem Tower kemarin (22/2).
Hermawi menegaskan, dukungan terhadap wacana hak angket itu merupakan sikap menginginkan kebenaran.
Baca Juga: Bawaslu Persilakan Jika DPR Ingin Gulirkan Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
Menurutnya, pihaknya akan bersekutu dengan siapa pun yang memiliki iktikad baik untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Terlebih, inisiator hak angket tersebut bukan orang sembarangan. ”Ganjar, kader terbaik (PDIP), capres partai terbesar di Indonesia. Jadi, kita anggap ini serius,” ujarnya.
Hal tersebut diamini dua Sekjen partai Koalisi Perubahan yang lain. Yakni, PKB dan PKS. Sekjen PKB Hasanuddin Wahid menyatakan, pihaknya saat ini menunggu langkah PDIP. Itu menyusul wacana pengguliran hak angket kali pertama yang diinisiasi Ganjar. ”Kita tunggu langkah PDIP seperti apa,” ungkapnya.
Sekjen PKS Aboe Bakar Al-Habsy menambahkan, pihaknya sangat mendukung inisiatif hak angket DPR. Pihaknya juga siap mengawal dan menguliti secara detail masalah penyelenggaraan pemilu.
”Kita dengar banyak sekali keluhan kecurangan (pemilu, Red),” ujar anggota DPR Fraksi PKS yang duduk di komisi III tersebut.
Hasanuddin menambahkan, saat ini partai Koalisi Perubahan masih mengikuti dengan cermat seluruh tahapan penghitungan suara. Selain itu, tiga partai koalisi pengusung Anies-Muhaimin tersebut terus mengumpulkan dan memverifikasi seluruh data untuk menguatkan dugaan kecurangan.
”Rekapitulasi (penghitungan suara, Red) manualnya yang kita tunggu,” terangnya.
Pendapat berbeda disampaikan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Muhammad Sarmuji. Dia mengatakan, hak angket itu diperlukan untuk kepentingan bangsa dan negara. ”Bukan untuk kepentingan orang per orang,” terang Sarmuji kepada Jawa Pos kemarin.
Menurutnya, Pemilu 2024 sudah selesai dan rakyat sudah memberikan keputusan. Dia menegaskan bahwa yang diperlukan bukan hak angket, melainkan jiwa besar mereka yang berkontestasi dalam menyikapi hasil pesta demokrasi lima tahunan itu.
