RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Pendiri Projo Jawa Barat, Agung Surya mendeklarasikan dukungan untuk Ganjar Pranowo sebagai capres 2024. Hal itu berbeda dengan sikap pengurus DPD Projo Jabar yang mendukung Prabowo Subianto.
Agung menyatakan bahwa Konferensi Daerah (Konferda) Dewan Pimpinan Daerah Projo Jabar yang digelar di Hotel Horison, Kota Bandung pada Minggu (9/7) lalu itu illegal karena tidak dihadiri jumlah minimal DPC.
“Seharusnya dihadiri oleh 2 per 3 DPC yang hadir. Artinya kalau kita memiliki 27 pengurus kabupaten/kota se Jabar, minimal 20 kab/kota hadir,” kata dia di Sekretariat Roemah Bersama Alumni, Jl. Imam Bonjol No. 16, Kota Bandung, Sabtu (15/7).
“Padahal sekali lagi, arus bawah di DPC semua ke Ganjar Pranowo. Ini sengaja, dimanipulasi tidak ada yang diundang baik itu para ketua DPC yang memiliki SK maupun pengurus DPD yang tidak sejalalan dengan ketua DPD,” ujar dia.
Dia pun dengan berani menyebut hasil konferda tersebut cacat demi hukum dan penuh dengan rekayasa. Menurut dia, Projo lahir dan dibentuk untuk mendukung Jokowi Widodo (Jokowi) dari PDIP yang saat itu mencalonkan sebagai presiden. Artinya, secara tidak langsung secara ideologis Projo harus selaras dengan PDIP.
Saat ini, PDIP mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden, yang artinya harus didukung oleh Projo. Konsolidasi dengan para pengurus sudah dilakukan.
“Hampir semua, kecuali ada lima atau tiga. Itu kabupaten Purwakarta, Kuningan, dan Cirebon, yang lain sudah mendukung Ganjar semua,” kata dia.
Dihubungi terpisah, Ketua DPD Projo Jabar, Djoni Suherman menilai Projo bukan organisasi yang terafiliasi dengan PDIP. Ia menegaskan Konferda yang berlangsung dihadiri pengurus DPC yang memiliki SK.
Jalannya Konferda berlangsung ketat, setiap DPC memiliki pendapatnya. Namun, pada akhirnya Prabowo Subianto Airlangga yang disepakati untuk diusulkan ke DPP. “Akhirnya yang terbanyak itu adalah Prabowo-Airlangga,” kata Djoni.
Djoni mengatakan, usulan Projo Jabar ini nantinya akan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Projo yang akan dilaksanakan pada September/Oktober 2023.
“(deklarasi Ganjar) Itu cuma riak kecil aja kok. DPC solid kok. Kalaupun dukung Ganjar silakan, tapi jangan bawa projo. Mau deklarasi hak pribadi silakan saja. Kan sekarang belum (pasangan capres) yang terdaftar di KPU,” pungkasnya. (dbs)
