RADARBANDUNG.id – Sertifikat vaksin Presiden Joko Widodo (Jokowi) bocor dan tersebar di media sosial. Nomor induk kependudukan (NIK) Jokowi pun terlihat jelas.
Juru Bicara Presiden Fadjroel Rahman menyayangkan data pribadi kepala negara bisa tersebar luas.
“Menyayangkan kejadian beredarnya data pribadi tersebut. Berharap pihak terkait segera melakukan langkah khusus untuk mencegah kejadian serupa,” kata Fadjroel saat dihubungi, Jumat (3/9).
Fadjroel juga mengharapkan ada evaluasi dari pihak terkait mengenai perlindungan data. Sebab, pemerintah wajib merahasiakan data penduduk. “Termasuk melindungi data milik masyarakat,” tegasnya.
Sebelumnya, beredar informasi mengenai sertifikat Vaksin Jokowi bocor di media sosial (medsos).
Lampiran sertifikat vaksin yang diduga milik Presiden Jokowi diketahui diunggah akun Twitter @huftbosan.
Dalam unggahan itu, informasi pribadi termasuk NIK (Nomor Induk Kependudukan) orang nomor satu tersebut terlihat dengan jelas.
Baca Juga: Begini Cara Cek dan Download Sertifikat Vaksin Covid-19 di PeduliLindungi
Informasi, sertifikat yang diduga milik Jokowi ini berisikan informasi tentang vaksinasi dosis kedua yang dilakukan pada 27 Januari 2021. Selain NIK, tampak juga tanggal lahir Jokowi di sertifikat vaksinasi tersebut.
Menkes Tutup Data Pejabat Publik
Sementara itu, Kemenkes memutuskan menutup data milik sejumlah pejabat publik setelah data NIK dalam surat keterangan vaksinasi Covid-19 milik Presiden Jokowi dalam aplikasi PeduliLindungi ini bocor ke publik.
“Jadi memang yang pertama kami sampaikan tadi malam terinfo soal ini. Sekarang sudah dirapikan, data para pejabat ditutup,” kata Menkes Budi Gunadi Sadikin di Polda Metro Jaya, Jumat (3/9).
Baca Juga: Naik Angkutan Umum Wajib Instal PeduliLindungi
Budi menyebut, selain Jokowi, ada data pribadi beberapa pejabat lain yang juga terekspos. “Bukan hanya Presiden saja, ada pejabat lain yang tersebar NIK-nya. Itu akan kami tutup,”katanya.
Budi tak memungkiri aplikasi PeduliLindungi masih memiliki celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum nakal. Saat ini, kondisi tersebut sudah diperbaiki. “Sekarang kita akan tutup untuk beberapa pejabat yang sensitif, yang memang beberapa data pribadinya sudah terbuka, akan kita tutup,” pungkas Budi.
(jpnn/jpc)
