Ikatan Alumni Sejarah UPI Kirimi Mendikbud Nadiem Surat Tuntutan, Ada Apa?
RADARBANDUNG.id, BANDUNG- Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia Komisariat Departemen Pendidikan Sejarah (IKA Pendidikan Sejarah UPI) mendesak Mendikbud, Nadiem Makarim menjadikan sejarah sebagai mata pelajaran wajib di seluruh jenjang Pendidikan menengah.
Desakan tersebut, merespons berbedarnya draft penyederhanaan kurikulum yang tengah digodok tim bentukan Menteri Nadiem.
Dalam draft, mata pelajaran sejarah hanya menjadi bagian dari Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas X dan menjadi mata pelajaran pilihan di kelas XI dan XII.
Sementara di SMK, rancangan penyederhanaan kurikulum tidak mencantumkan adanya mata pelajaran sejarah.
“Kami menolak tegas reduksi mata pelajaran sejarah,” ungkap Ketua IKA Pendidikan Sejarah UPI Prof. Dr. Dadan Wildan, M.Hum.
“Sebaliknya, kami menuntut dikembalikannya sejarah sebagai mata pelajaran wajib pada seluruh jenjang Pendidikan menengah: SMA/SMK/MA/MAK,” tegasnya dalam suratnya yang dikirim kepada Mendikbud Nadiem hari ini, Sabtu (19/9/2020).
Ikatan Alumni Sejarah UPI juga desak evaluasi total proses penyederhanaan kurikulum
Dadan juga mendesak Menteri Nadiem melakukan evaluasi total terhadap proses penyederhanaan kurikulum yang dilakukan lembaga nonpemerintah dan mengembalikan prosesnya kepada Balitbang Kemdikbud.
Sebagai gantinya, sejarawan anggota penulis buku Sejarah Jawa Barat ini meminta Kemdikbud melibatkan para pakar Pendidikan dan pengembang kurikulum dari lembaga Pendidikan tenaga kependidikan (LPTK).
Selain itu, para praktisi, asosiasi profesi, dan asosiasi program studi dalam proses penyederhanaan kurikulum.
Tuntuan hasil kajian dalam webinar
Menurutnya, tuntutan yang disampaikan kepada Mendikbud bukan semata-mata aspirasi alumni Pendidikan Sejarah UPI, melainkan hasil kajian mendalam dalam webinar Kamis (17/9).
Webinar hasil kolaborasi dengan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI), Forum Komunikasi Guru IPS Nasional, dan Perkumpulan Program Studi Pendidikan Sejarah se-Indonesia (P3SI).
Webinar dengan tema “Matinya Sejarah: Kritik Terhadap Rancangan Kurikulum 2020” ini diikuti lebih dari 5.000 peserta melalui platform Zoom dan live streaming kanal Youtube Ikatan Alumni UPI (youtube.com/ikatanalumniupi).
Jumlah ini hampir dua kali lipat dari jumlah pendaftar sebanyak 2.763 orang.
Terdiri atas 1.441 guru Sejarah, 394 guru IPS, 451 mahasiswa, 179 dosen, 28 peneliti sejarah, dan 270 peserta umum.
Tercatat lebih dari 1.000 sekolah asal institusi pendaftar dan 150 lainnya berupa perguruan tinggi dan lembaga lintas kementerian.
Webinar menghadirkan narasumber Guru Besar Pendidikan Sejarah UPI/Ketua Tim Pengembang Kurikulum 2013 Prof. Dr. Said Hamid Hasan, MA.
Sekretaris Umum Masyarakat Sejarawan Indonesia/Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Dr. Restu Gunawan, M.Hum.
Selain itu, Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemdikbud Maman Fathurrohman, Ph.D.; Pendiri dan Pembina P3SI/Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial UPI Dr. Agus Mulyana, M.Hum.; Presiden AGSI Dr. Sumardiansyah Perdana Kusuma.
“Begitu mendapat informasi terkait draft penyederhanaan kurikulum yang di dalamnya mereduksi mata pelajaran sejarah, kami langsung mendiskusikannya melalui grup percakapan WhatsApp,” ucap Dadan.
“Diskusi ini dilanjutkan dengan webinar yang di dalamnya menghadirkan narasumber sesuai kualifikasi profesionalnya,” jelasnya.
Baca Juga: Heboh Penghapusan Pelajaran Sejarah, Nadiem: Kakek Saya Pejuang Kemerdekaan
“Alhamdulillah mendapat sambutan luar biasa. Ini menunjukkan bahwa perhatian masyarakat terhadap pelajaran sejarah sangat tinggi,” sambungnya.
