29 Juta Perempuan Kepala Keluarga Bakal Dapat Bantuan Pemerintah
RADARBANDUNG.id- PEREMPUAN sebagai bagian dari kelompok rentan juga mendapat perhatian dari pemerintah pada masa pandemi Covid-19.
Saat ini, pemerintah tengah menyusun program bantuan sosial (bansos) yang menyasar 29 juta perempuan kepala keluarga.
Perempuan kepala keluarga pegang peran penting kesejahteraan anggota keluarga
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, bantuan ini diberikan karena perempuan kepala keluarga memegang peran penting dalam kesejahteraan anggota keluarganya.
“Jangan lupa bawa policy-policy ini bukanlah gender-neutral. Kita ingin yang perempuan yang mendapatkan. Sebab, kepala keluarga perempuan insting pertamanya adalah melindungi anak-anak dan keluarganya,” ujarnya dalam acara diskusi virtual, Selasa (11/8).
Sri Mulyani lantas mencontohkan salah satu program untuk perempuan kepala keluarga yang selama ini sudah berjalan yakni Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar).
Sejak pertama kali diluncurkan 2015, hingga saat ini sudah lebih dari 6,2 juta perempuan pengusaha yang mendapat manfaat dari program ini.
Di kementerian yang dipimpinnya, Sri Mulyani menyebut, dirinya selalu meminta kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk mulai memperkenalkan gender tagging. Artinya seluruh belanja keuangan negara harus bisa dilabeli dengan dimensi gender.
“Secara fisik dan biologi berbeda. Oleh karena itu, policy itu tidak boleh gender-neutral. Tapi policy harus tahu perbedaan laki-laki dan perempuan,” katanya.
Dengan cara ini, maka kebijakan anggaran akan lebih setara untuk pelaku ekonomi laki-laki maupun perempuan.
“Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan yang sama dan memberikan pemihakan yang adil untuk umat manusia yang memiliki perbedaan jenis kelamin,” tuturnya.
Baca Juga: Rencana Karyawan Swasta Gaji di Bawah Rp5 Juta Dapat Bansos Rp600 Ribu pada September
Pemerintah telah memulai strategi nasional keuangan inklusif bagi perempuan
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah telah memulai strategi nasional keuangan inklusif untuk perempuan mulai tahun ini. Tujuannya adalah untuk menekan kesenjangan yang masih terjadi pada kelompok perempuan.
Prioritas strategi ini di antaranya peningkatan edukasi dan literasi keuangan bagi perempuan, serta dukungan UMKM yang dikelola oleh kelompok perempuan. Pemerintah juga mendorong perluasan kesempatan kerja bagi perempuan.
Baca Juga: Bansos Khusus Karyawan Ditambah, Rp 37,7 Triliun untuk 15,7 Juta Orang
Dengan penyediaan lapangan kerja yang lebih setara bagi laki-laki dan perempuan, Produk Domestik Bruto (PDB) diharapkan meningkat. Penelitian dari McKinsey pada 2018 juga menunjukkan bahwa kesetaraan gender membuat Indonesia berpeluang meningkatkan PDB hingga USD 135 miliar.
“Kita juga ingin agar jumlah dari perempuan-perempuan di Indonesia yang bisa produktif baik di dalam keluarganya maupun dia bekerja di luar keluarganya, dia akan bisa meningkatkan tidak hanya dari sisi income keluarga tapi juga martabat dan confidence dari perempuan itu sendiri,” pungkas Sri Mulyani.
(jpc)
