ICW dan FITRA Anggap Retret Bertentangan dengan Semangat Efisiensi Anggaran, Ini Kritikannya

ICW dan FITRA Anggap Retret Bertentangan dengan Semangat Efisiensi Anggaran, Ini Kritikannya
Sejumlah kepala daerah terpilih mengikuti pengarahan dan gladi pelantikan kepala daerah di kawasan Monas, Jakarta, Selasa (18/2/2025). Gladi ini untuk persiapan menjelang pelantikan kepala daerah yang dijadwalkan berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (20/2) mendatang. Foto : Dery Ridwansah/ JawaPos.com

RADARBANDUNG.ID, JAKARTA – Pelaksanaan retret kepala daerah terus menuai sorotan.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Ghaliya Putri Sjafrina menyebut, retret kepala daerah seharusnya ditiadakan.

Sebab, kegiatan retret itu tidak berkaitan langsung dengan kepentingan publik seperti sektor pelayanan pendidikan, hukum, dan hak asasi manusia (HAM).

Baca Juga : Satu Tenda Dihuni Empat Kepala Daerah, Besok Pelantikan Serentak Kada, Dilanjut Retret di Magelang

”Di tengah pemangkasan anggaran, ya seharusnya pemerintah meniadakan kegiatan-kegiatan yang minim manfaatnya,” kata Almas dalam diskusi daring Selasa (18/2/2025).

Hal senada diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan.

Baca Juga : Diberdayakan BRI, UMKM Handicraft Asal Kebumen Sukses Gaungkan Produk Alam Indonesia di Dunia

Menurut dia, kegiatan itu tidak sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran.

Apalagi, penguatan kapasitas kepala daerah sejatinya bisa dilakukan berdasarkan zona, tidak perlu mengumpulkan seluruh kepala daerah.

”Kalau hanya ingin mempelajari terkait dengan Asta Cita, saya rasa dengan konteks kedaerahan masing-masing bisa dilokalisir (berdasarkan zona, Red),” ujarnya dalam diskusi yang sama. (tyo/far/oni/jawa pos)

Editor : Azam Munawar

# # # # #



Iklan RB Display B

Berita Terbaru

Iklan RB Display C




Berita Terkait Politik


Iklan RB Display D