RADARBANDUNG.id- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menggelar Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 di Hotel Grand Hani, Kamis (6/2/2025).
Kegiatan tersebut bertujuan untuk menjaring aspirasi dan masukan dari berbagai stakeholder guna menyempurnakan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat, Ade Zakir menjelaskan, dalam proses penyusunan RKPD tersebut salah satu hal penting dilakukan adalah perencanaan yang partisipatif dalam pembangunan daerah.
“Forum ini merupakan bagian dari proses penyusunan RKPD yang mengedepankan asas partisipatif. Dengan adanya masukan dari berbagai pihak, kita dapat menyusun rencana pembangunan yang lebih akurat, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” katanya, Kamis (6/2/2025).
Ia menambahkan, penyusunan RKPD berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diantaranya adalah pendekatan politik, teknokratis, partisipatif, top-down, dan bottom-up dalam prosesnya.
“Dalam forum ini, lima isu strategis yang menjadi fokus pembangunan Kabupaten Bandung Barat tahun 2026 turut dibahas, yaitu peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusiamanusia dan penguatan daya saing ekonomi yang berkelanjutan,” katanya.
“Selanjutnya adalah peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, dan pelayanan publik, peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah dan penanganan bencana alam serta pengendalian kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan,” sambungnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, untuk menyelesaikan isu-isu tersebut, diperlukan perencanaan yang tepat dengan strategi dan arah kebijakan yang mampu menjamin pencapaian tujuan pembangunan daerah.
“Dibutuhkan sinergi yang kuat antar semua pihak agar pembangunan yang kita rancang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi,” katanya.
Ia menegaskan, RKPD 2026 Kabupaten Bandung Barat akan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang nantinya akan berperan dalam penyusunan RAPBD.
“Saran dan pendapat dari semua pihak sangat berarti dalam merumuskan arah pembangunan Kabupaten Bandung Barat yang lebih baik,” katanya.
“Dengan terselenggaranya forum ini, diharapkan RKPD Kabupaten Bandung Barat 2026 dapat menjadi dokumen perencanaan yang inklusif, terarah, serta mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan,” tandasnya. (KRO)