RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Upaya pemberantasan korupsi tidak dapat hanya bergantung pada Aparat Penegak Hukum (APH) dan pemerintah semata. Keterlibatan aktif dari berbagai elemen, termasuk Inspektorat di tingkat kabupaten dan kota, serta pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Inspektorat Daerah mengukuhkan Forum Penyuluh Antikorupsi Ahli Pembangun Integritas (PAKSIAPI) Jawa Barat bagian dari strategi membangun ekosistem pemerintahan yang berintegritas dan berorientasi pada pencegahan korupsi.
Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin resmi mengukuhkan 50 anggota Forum PAKSIAPI, di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (30/01/2025). Bey menekankan pembentukan forum bertujuan untuk memperkuat edukasi serta advokasi pencegahan korupsi lebih sistematis dan masif.
“Korupsi tidak mungkin hanya dicegah oleh APH dan pemerintah saja. Diperlukan keterlibatan banyak pihak, termasuk Inspektorat di kabupaten dan kota serta berbagai elemen lainnya, untuk memberikan edukasi dan strategi pencegahan korupsi sejak dini,” ujar Bey.
Baca juga: Perkuat Komitmen Anti Korupsi, BRI Gelar Sosialisasi Bersama KPK
Bey menambahkan Forum PAKSIAPI memiliki peran strategi membangun budaya antikorupsi dengan menanamkan nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas, baik di lingkungan pemerintahan, dunia usaha, pendidikan, maupun masyarakat luas. Forum PAKSIAPI beranggotakan Inspektorat dari 27 kabupaten/kota serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait berperan sebagai agen perubahan dalam sosialisasi dan edukasi antikorupsi. Kehadiran forum PAKSIAPI diharapkan dapat tercipta kesadaran kolektif mengenai pentingnya integritas dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.
Bey Machmudin mengapresiasi komitmen para penyuluh antikorupsi dan ahli pembangun integritas yang tergabung dalam Forum PAKSIAPI, mengingat peran mereka sangat krusial membangun budaya antikorupsi yang berkelanjutan.
“Saya mengapresiasi seluruh penyuluh antikorupsi dan ahli pembangun integritas yang telah berkomitmen menanamkan nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas. Peran mereka sangat strategis dalam mendorong perubahan perilaku serta membentuk budaya yang menolak segala bentuk korupsi,” ujar Bey.
Baca juga: Ini Target Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Sektor Perikanan dan Kelautan
Bey menegaskan forum PAKSIAPI tidak hanya berfungsi sebagai wadah diskusi, tetapi juga harus aktif dalam memberikan edukasi, advokasi, serta pendampingan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran publik terhadap bahaya korupsi dan dampaknya terhadap pembangunan daerah.
Bey Machmudin menekankan kerja kolektif dengan pemangku kepentingan perlu diperkuat. Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat serta Inspektorat di tingkat kabupaten/kota diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dalam membina Forum PAKSIAPI, sehingga forum ini dapat bekerja secara optimal dalam menjalankan fungsinya sebagai agen perubahan.
“Pendidikan antikorupsi harus dirancang secara sistematis dan akuntabel. Seluruh pihak harus memiliki komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, sehingga upaya ini dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan,” tegas Bey.
Baca juga: Tanam Pohon Edukasi Pembibitan dan Swasembada Pangan
Bey pun menekankan penting bagi Forum PAKSIAPI membangun jejaring dan sinergi dengan berbagai sektor, termasuk akademisi, komunitas, dunia usaha, serta media, agar upaya pencegahan korupsi dapat lebih luas dan berdampak signifikan bagi masyarakat. Forum PAKSIAPI diharapkan mampu menjalankan program edukasi dan advokasi yang konkret, sosialisasi antikorupsi di sekolah, kampus, instansi pemerintahan, serta sektor swasta. Bey menekankan pentingnya integrasi kebijakan antikorupsi dalam sistem pemerintahan, sehingga tercipta budaya birokrasi yang transparan dan akuntabel.
“Forum PAKSIAPI harus mampu menjadi agen perubahan di lingkungannya masing-masing, sehingga dapat membantu membangun budaya antikorupsi yang kuat dan berkelanjutan, menjadi tonggak baru membangun sistem pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Dukungan berbagai pihak, langkah konkret membangun budaya integritas dan antikorupsi Jawa Barat dapat berjalan secara efektif dan membawa manfaat luas bagi masyarakat,” pungkasnya.(cr1)