RADARBANDUNG.ID, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melalui KBRI Kuala Lumpur akhirnya bisa bertemu dengan WNI yang ditembak oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia.
Kepada petugas KBRI, WNI membantah adanya perlawanan yang disebut jadi pemicu penembakan oleh aparat Malaysia.
Direktur Perlindungan WNI Kemenlu Judha Nugraha mengungkapkan, akses kekonsuleran diperoleh pada Selasa (28/1/2025).
Baca Juga : Prihatin Ada Sekolah Ambruk, Pj Bupati Subang Akan Prioritaskan Perbaikan
KBRI Kuala Lumpur telah bertemu dengan empat WNI yang jadi korban dalam insiden pada Jumat (24/1/2025) lalu itu.
Keempatnya kini dirawat di Rumah Sakit (RS) Serdang dan RS Klang, Malaysia.
Dari empat korban, dua WNI telah terverifikasi identitasnya.
Baca Juga : Sat Pamobvit Polresta Bandung Perketat Pengamanan di Destinasi Wisata Selama Liburan, Ini Titik Prioritasnya
Yaitu, HA dan MZ. Keduanya berasal dari Provinsi Riau.
’’HA dan MZ telah mendapatkan perawatan dan dalam kondisi stabil. Keduanya juga menjelaskan kronologi kejadian dan menyatakan tidak ada perlawanan dengan senjata tajam dari penumpang WNI terhadap aparat APMM,” tegas Judha di Jakarta, Rabu (29/1/2025).
Baca Juga :Waduh! Delapan Warga Ciater Subang Alami Keracunan Usai Makan Jamur Rampak
Dua korban lain belum dapat memberikan keterangan karena masih kritis pascaoperasi.
Kemenlu dan KBRI Kuala Lumpur juga tengah mengurus pemulangan seorang WNI asal Riau yang meninggal.
Korban berinisial B itu tewas karena ditembak oleh aparat APMM yang sedang patroli di Tanjung Rhu.
APMM berdalih, lakukan penembakan karena ada perlawanan
APMM berdalih, penembakan dilakukan karena B melakukan perlawanan saat dicegah keluar dari Malaysia melalui jalur ilegal.
Selanjutnya, Kemenlu dan KBRI Kuala Lumpur akan memberikan pendampingan hukum kepada empat WNI tersebut.
Pemerintah juga akan membiayai perawatan mereka di rumah sakit hingga sembuh.
Desak investigasi menyeluruh
Kemenlu juga terus mendesak otoritas Malaysia melakukan investigasi menyeluruh atas insiden itu.
Termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan berlebihan (excessive use of force).
’’KBRI Kuala Lumpur masih terus mengumpulkan informasi lebih lengkap untuk mendapatkan konstruksi kejadian yang lebih jelas dan meminta retainer lawyer KBRI untuk mengkaji dan menyiapkan langkah hukum,” ungkapnya. (mia/far/c6/oni/jawa pos)