RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, menegaskan langkah hukum komitmennya untuk menertibkan aktivitas tambang ilegal yang marak terjadi di sejumlah wilayah Jawa Barat. Dalam Rapat Pimpinan (Rapim) pertama di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (22/1/2025). Dedi mengungkapkan tambang ilegal telah ditutup dan langkah hukum akan segera ditempuh.
“Tambang ilegal yang selama ini merugikan lingkungan dan masyarakat sudah ditutup oleh aparat kepolisian. Selanjutnya, kami akan membentuk tim khusus untuk menentukan arah proses hukumnya, apakah masuk ke ranah pidana umum atau pidana khusus,” ujar Dedi.
Dedi menjelaskan, tim yang akan dibentuk bertugas menelusuri dampak lingkungan dan kerugian akibat tambang ilegal, serta memberikan rekomendasi langkah penanganan terbaik. “Tim ini akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan dinas terkait untuk memastikan aktivitas ilegal ini tidak terulang. Penanganan akan dilakukan secara tegas namun tetap berdasarkan prinsip keadilan,” tambahnya.
Baca juga: Sempat Viral, Sekda Jabar Herman Suryatman Sidak Tambang Batu Ilegal di Subang
Dedi menyoroti aktivitas tambang ilegal tidak hanya merusak lingkungan, lahan kritis dan kerusakan ekosistem, tetapi juga mengancam keselamatan warga sekitar. Tambang ilegal seringkali beroperasi tanpa memperhatikan prosedur keselamatan kerja, yang dapat memicu kecelakaan fatal.
Dedi juga menyampaikan rencana untuk merevitalisasi area bekas tambang ilegal dan memastikan aktivitas pertambangan di Jawa Barat berjalan sesuai aturan. “Ke depan, kami akan mengarahkan kebijakan pertambangan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Semua aktivitas tambang harus memiliki izin yang jelas dan mengikuti aturan yang ada,” tegasnya.
Dedi menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam. Dedi berencana memperkuat pengawasan melalui kolaborasi dengan masyarakat dan lembaga independen. “Kami akan membuka ruang partisipasi publik agar masyarakat bisa ikut memantau dan melaporkan jika ada indikasi pelanggaran,” tuturnya.
Menurut Dedi penanganan tambang ilegal bagian dari upaya besar untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. “Tidak ada kompromi untuk aktivitas ilegal yang merugikan masyarakat dan lingkungan. Jawa Barat harus menjadi provinsi yang memprioritaskan keberlanjutan dan kesejahteraan warganya,” pungkasnya.
Dedi berharap aktivitas tambang di Jawa Barat dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan dan melanggar hukum.(cr1)