RADARBANDUNG.id- Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2024 Pemkab Bandung Barat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meraih skor SPI 69,85 persen.
Skor tersebut mengalami kenaikan sebanyak 9.69 poin dari tahun 2023 dan mendongkrak urutan Kabupaten Bandung Barat dari posisi 27 menjadi ke 14 di Jawa Barat.
Inspektur Daerah Kabupaten Bandung Barat Yadi Azhar menjelaskan, perbaikan terus dilakukan secara perlahan untuk meningkatkan Kabupaten Bandung Barat dari zona rentan ke terjaga.
“Memang di Jawa Barat juga semua kabupaten/kota masih masuk zona rentan dan waspada, tidak ada daerah yang masuk kategori terjaga. Tapi perbaikan terus kita lakukan, sehingga dari skor 60,16 persen tahun lalu, sekarang jadi 69,85 persen,” katanya, Kamis (23/1/2025).
Ia menambahkan, ada empat komponen survei penilaian integritas yakni survei komponen internal, eksternal, eksper, serta faktor koreksi. Jika dirinci skor komponen internal di Bandung Barat meraih 71,46 persen. Dari data itu, tercatat ada beberapa Perangkat Daerah yang paling rendah hasilnya.
“Untuk komponen internal mengapa masih ada yang rendah karena beberapa ASN di Perangkat Daerah tidak mengerti pengisian surveynya, jadi isi surveinya asal. Nah untuk tahun depan ASN agar baca baik-baik supaya tidak asal-asalan sehingga gak ada lagi skor Perangkat Daerah yang mendapat hanya 60 persen,” katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan, untuk komponen eksternal skor SPI Bandung Barat mencapai 88,31 persen. Sementara itu, untuk komponen eksper skor Bandung Barat hanya 67,98 persen.
“Untuk komponen eksternal kita bersyukur cukup besar artinya masyarakat menilai Pemerintah Kabupaten Bandung Barat cukup baik. Adapun untuk meningkatkan komponen eksper yang masih rendah,” katanya.
“Hal itu berkaitan dengan komitmen pimpinan daerah dan seluruh kepala perangkat daerah karena berkaitan dengan banyak lembaga lain seperti BPK, Kejaksaan, Advokat, Kepolisian, dan lainnya. Ke depan harus ada kekompakan sama-sama bantu,” sambungnya.
Masih kata dia, untuk diketahui hasil indeks integritas satu wilayah juga dipengaruhi oleh faktor koreksi terhadap keseluruhan skor SPI. KPK mencatat dua komponen koreksi yaitu fakta korupsi dan pelaksanaan SPI.
“Tahun ini, faktor korupsi dari kasus korupsi di Bandung Barat 0 persen. Komponen koreksi paling besar justru terpengaruh pelaksanaan SPI yakni sebesar 5,81 persen,” katanya.
Ia menegaskan, sejumlah faktor tehnis yang menyebabkan faktor koreksi tersebut cukup mempengaruhi hasil SPI 2024 Kabupaten Bandung Barat.
“Ini karena banyak yang isi survei gak sampai beres, terus ada data yang disampaikan ke tim KPK gak clean. Memang rata-rata faktor koreksi pasti ada, gak bisa dipungkiri karena ada data anomali,” katanya.
“Tapi kami bertekad faktor koreksi tahun depan gak siginifikan, minimal dibawah 5 lima poin, agar tak mengurangi skor,” tandasnya. (KRO)