RADARBANDUNG.ID, JAKARTA – KPK mendorong para pejabat di Kabinet Merah Putih segera menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
Ilustrasi KPK. Foto : Dok. JawaPos. Sementara foto atas,
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. Foto : Ayu Novita/Disway.id
Sebab, dalam catatan KPK masih ada 23 pejabat yang belum setor perincian harta kekayaan.
Indonesian Corruption Watch (ICW) mendesak KPK agar nama-nama para pejabat itu diumumkan ke publik.
Baca Juga : Vespa 946 Snake: Kemewahan yang Elegan dan Terbatas dari Vespa untuk Merayakan Tahun Ular, Ini Tampangnya
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, total ada 124 pejabat di Kabinet Merah Putih yang wajib mengisi LHKPN.
Dari jumlah tersebut, sudah ada 101 pejabat yang menyerahkan laporan.
”Sementara ini, masih ada 23 pejabat yang belum memberikan LHKPN,” terangnya kepada Jawa Pos Minggu (19/1/2025).
Baca Juga : Persib Store Buka Official Reseller Representatif di Kota Sukabumi
Dari sisi persentase, pejabat yang paling banyak belum menyetor LHKPN adalah wakil menteri atau wakil kepala lembaga setingkat.
Dari total 57 orang, masih ada 11 orang yang belum menyerahkan LHKPN. ”Untuk staf khusus setingkat, ada enam orang yang belum setor,” jelasnya.
Sesuai dengan aturan, jatuh tempo pengiriman LHKPN adalah tiga bulan sejak pejabat tersebut dilantik.
Kabinet Merah Putih dilantik pada 21 Oktober 2024.
Artinya, batas waktu pengumpulan audit mandiri harta kekayaan itu besok (21/1/2025).
Imbau pejabat segera kirim LHKPN
”Kami mengimbau agar para pejabat segera mengirim LHKPN-nya,” terangnya.
Budi menyebutkan, KPK membuka ruang konsultasi dan pendampingan bagi mereka yang membutuhkan bantuan dalam pengisian. Menurut Budi, selama sepekan kemarin, ada beberapa pejabat yang sudah berkonsultasi dengan KPK.
Penting sebagai bentuk komitmen
Disinggung soal sanksi, Budi menyebut memang tak ada di aturan.
Namun, penyerahan LHKPN bagi pejabat itu penting sebagai bentuk komitmen dalam upaya pencegahan korupsi. KPK telah berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg), Sekretariat Kabinet, dan instansi terkait untuk mengingatkan kembali para wajib lapor yang belum menyampaikan LHKPN.
Pakar sebut sebaiknya ada aturan tegas
Pada bagian lain, pakar kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) Vishnu Juwono menyatakan, tak adanya sanksi terhadap mereka yang belum menyerahkan LHKPN menjadi pemicu ketidakpatuhan itu. Karena itu, sebaiknya ke depan ada aturan tegas dan sanksi bagi pejabat yang tak menyetorkan LHKPN.
Jika tak disikapi, ketidakpatuhan pejabat itu akan menjadi sinyal buruk bagi publik bahwa pemerintahan baru tak serius dalam upaya pencegahan korupsi.
Sangat disayangkan
”Ini sangat disayangkan mengingat Pak Prabowo berkali-kali menyebut ingin memberantas korupsi di awal masa jabatannya,” katanya.
Koordinator ICW Agus Sunaryanto mendesak KPK agar berani mengumumkan nama-nama pejabat yang belum setor LHKPN setelah batas tempo 21 Januari. ”Tentu akan sangat memalukan. Sebaiknya nama-nama mereka diumumkan saja ke publik,” katanya.
Telusuri harta pejabat yang tak setor LHKPN
Dengan begitu, publik bisa ikut membantu menelusuri harta kekayaan para pejabat tersebut.
Agus meminta agar KPK tetap menelusuri harta pejabat yang tak setor LHKPN.
Sebab, ada potensi kecurigaan yang perlu disematkan bagi pejabat yang tak patuh melaporkan perincian harta kekayaannya.
Dorong revisi UU Penyelenggara Negara
Agus juga mendorong ada revisi UU Penyelenggara Negara yang diundangkan pada 1999.
Selain sudah layak untuk direvisi karena terlalu lama, perlu ada penambahan tegas atas perundangan itu.
Salah satunya mengatur sanksi pemecatan bagi mereka yang tak taat menyetor LHKPN. (elo/c19/oni/jawa pos)