RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menunjukkan komitmen penuh dalam mengawal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.
Meski belum memiliki petunjuk teknis (juknis) yang jelas, Pemkot Bandung terus melakukan berbagai langkah strategis untuk memastikan program MBG ini dapat berjalan optimal.
Penjabat Wali Kota Bandung, A. Koswara, menegaskan pentingnya sinkronisasi antar pihak untuk mendukung keberhasilan program MBG ini.
Mengingat sebagian besar objek sasaran berada di bawah kewenangan Pemkot, seperti TK, SD, dan SMP, dukungan penuh diperlukan untuk mencapai target.
“Data menunjukkan terdapat sekitar 310.000 siswa di jenjang SD hingga SMP, dan sekitar 1.200 siswa TK. Jika program ini menyasar 20 persen dari total siswa, maka sekitar 62.000 siswa harus menerima manfaat MBG,” ungkap Koswara dalam Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Program MBG di Balai Kota Bandung, Senin, (13/1/2025).
Untuk memenuhi target tersebut, Pemkot Bandung membutuhkan setidaknya 20 dapur layak sebagai pendukung pelaksanaan program MBG.
Baca Juga :Stylo Club Bandung Gelar Family Gathering di Pangandaran
Namun, saat ini Kota Bandung baru memiliki 8 dapur yang tersedia. Koswara menekankan pentingnya komunikasi antar pihak, pemetaan prioritas penerima manfaat, serta pembentukan satuan tugas (satgas) di tingkat kota dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Kami telah mengalokasikan anggaran melalui APBD, tetapi tetap menunggu arahan lebih lanjut dari Badan Gizi Nasional (BGN) atau pemerintah pusat,” tambahnya.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung, Tantan Surya Santana, menjelaskan bahwa meskipun program MBG sudah disosialisasikan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, tantangan seperti stunting dan pengawasan standar makanan di sekolah masih menjadi perhatian utama.
Baca Juga : Perkuat Komitmen Anti Korupsi, BRI Gelar Sosialisasi Bersama KPK
“Banyak siswa yang mengandalkan makanan pagi dan siang di sekolah. Namun, kekhawatiran terkait standar makanan di sekolah serta penyesuaian jadwal pengiriman makanan menjadi tantangan besar,” kata Tantan.
Tantan mengusulkan pembentukan kelompok kerja (pokja) di tingkat sekolah dan kota untuk memastikan koordinasi yang lebih baik.
Selain itu, pengelolaan sampah hasil makanan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) juga dinilai penting.
Bahan pangan lokal
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar, menyoroti pentingnya pemanfaatan bahan pangan lokal melalui konsep Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA).
Program Buruan Sae yang melibatkan petani lokal diharapkan dapat menjadi solusi keberlanjutan program MBG.
“Kami juga mendorong penggunaan dapur Dahsat (Dapur Sehat Atasi Stunting) di lingkungan kelurahan dan mengintegrasikan Buruan Sae sebagai muatan lokal di sekolah,” ujar Gin Gin.
Tujuh kecamatan
Koswara menjelaskan, hingga tahap kedua, program MBG di Kota Bandung telah mendistribusikan makanan bergizi kepada 21.271 siswa di tujuh kecamatan, Cicendo, Sukajadi, Andir, Antapani, Arcamanik, Bandung Kidul, dan Coblong.
Total penerima manfaat meliputi 40 sekolah, dengan rincian tahap pertama mencakup 9 SD dan 5 SMP, serta tahap kedua terdiri dari 1 TK, 21 SD, dan 4 SMP.
Melalui langkah-langkah strategis ini, Pemkot Bandung berharap program MBG tidak hanya berjalan lancar tetapi juga memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi siswa.
Optimistis
“Kami optimistis program ini akan meningkatkan kualitas hidup siswa dan turut mendukung pengentasan stunting serta pembangunan generasi masa depan yang lebih sehat,” tutup Koswara.(cr1)