RADARBANDUNG.id- Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 Kabupaten Bandung Barat mendapatkan nilai Indeks 3,78 dengan Predikat Sangat Baik. Hal tersebut meningkat pesat dari tahun 2023 dengan nilai Indeks 3,32.
Kepala Diskominfotik KBB, Yoppie Indrawan mengatakan, kenaikan ini membawa kabupaten tersebut dari predikat “Baik” menjadi predikat “Sangat Baik”. Pencapaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi yang semakin transparan, efektif, dan efisien.
“Pencapaian ini merupakan hasil dari upaya sistematis dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas implementasi SPBE,” katanya, Rabu (8/1/2025).
Ia menambahkan, penilaian SPBE tersebut terdiri dari empat domain utama, yaitu Kebijakan Internal SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Layanan SPBE. Masing-masing domain tersebut dinilai berdasarkan sejumlah indikator yang mencakup kebijakan internal, perencanaan strategis, manajemen data dan keamanan informasi, hingga layanan publik yang berbasis elektronik.
“Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien dan responsif, Kabupaten Bandung Barat berhasil meningkatkan nilai indeks pada empat domain penilaian SPBE,” katanya.
“Keberhasilan ini tidak hanya terlihat dari hasil evaluasi yang menunjukkan kenaikan signifikan, tetapi juga menjadi cerminan dari kinerja pemerintah daerah yang semakin matang dalam menerapkan sistem pemerintahan berbasis teknologi,” imbuhnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, kenaikan yang paling signifikan terjadi pada domain Kebijakan Internal SPBE. Kabupaten Bandung Barat berhasil meningkatkan nilai pada domain ini sebesar 1.20 poin, dari 3.20 pada tahun 2023 menjadi 4.40 pada tahun 2024.
“Kenaikan ini mencerminkan kemajuan dalam pengembangan kebijakan yang mendukung implementasi SPBE, terutama dalam hal pengelolaan kebijakan internal, arsitektur SPBE, dan penyusunan peta rencana SPBE yang semakin matang. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat landasan kebijakan yang menjadi dasar operasional SPBE yang lebih efektif,” katanya.
Masih kata Yoppie, pada domain Tata Kelola SPBE, terjadi peningkatan sebesar 0.20 poin, dari 2.90 pada tahun 2023 menjadi 3.10 pada tahun 2024. Meskipun kenaikan ini terbilang lebih kecil dibandingkan dengan domain lainnya, tetapi ini mencerminkan adanya perbaikan dalam struktur dan pengelolaan SPBE secara keseluruhan.
“Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berhasil memperbaiki sistem manajerial dan tata kelola terkait penggunaan teknologi informasi, serta meningkatkan koordinasi antarinstansi pemerintah dalam rangka mendukung kelancaran penerapan SPBE,” katanya.
Lebih jauh dari itu, Domain Manajemen SPBE mencatatkan kenaikan yang signifikan sebesar 1.54 poin, dari 1.64 pada tahun 2023 menjadi 3.18 pada tahun 2024. Kenaikan ini menandakan adanya perbaikan besar dalam aspek pengelolaan SPBE, termasuk dalam hal manajemen data, pengelolaan aplikasi SPBE, serta penerapan sistem manajemen risiko dan keamanan informasi.
“Perbaikan dalam manajemen SPBE ini turut mencerminkan kesiapan pemerintah daerah untuk menangani tantangan yang terkait dengan pengelolaan aset TIK dan penerapan manajemen pengetahuan dalam pelayanan publik,” katanya.
Sementara itu, Layanan SPBE juga menunjukkan kenaikan meskipun tidak sebesar domain lainnya, dengan peningkatan 0.01 poin, dari 4.19 pada tahun 2023 menjadi 4.20 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan kualitas layanan publik berbasis elektronik yang semakin baik, dengan pengembangan sistem layanan yang semakin user-friendly, mudah diakses, serta lebih transparan.
“Hal ini memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama dalam hal administrasi pemerintahan dan akses terhadap layanan publik yang lebih cepat dan akurat,” katanya.
Ia menyebut, penilaian SPBE melibatkan 47 indikator yang terbagi dalam 8 aspek, mulai dari kebijakan internal tata kelola SPBE hingga layanan publik berbasis elektronik. Evaluasi dilakukan melalui wawancara dan audit yang mendalam, untuk memastikan bahwa setiap aspek berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
“Yang pertama Aspek Kebijakan Internal dan Tata Kelola SPBE yakni perbaikan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan strategis, dan pengelolaan jaringan serta layanan pusat data, yang semakin mempermudah integrasi antarinstansi dan memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik,” katanya.
Selain itu, aspek manajemen SPBE dan pengelolaan TIK merupakan hal yang penting yakni penerapan manajemen risiko yang lebih terstruktur, serta peningkatan dalam sistem audit TIK dan pengelolaan sumber daya manusia yang mendukung kelancaran operasional SPBE.
“Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik yakni dengan meningkatnya kematangan dalam layanan publik, termasuk layanan keuangan, kepegawaian, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa yang berbasis elektronik,” katanya.
Ia menegaskan, keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah yang melibatkan berbagai pihak dalam implementasi SPBE. Selain itu, partisipasi masyarakat juga memegang peranan penting dalam mendorong penerapan teknologi dalam pemerintahan.
“Melalui evaluasi dan perbaikan yang terus-menerus, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih cepat, efisien, dan transparan,” katanya.
“Masyarakat Kabupaten Bandung Barat kini dapat merasakan manfaat langsung dari layanan berbasis elektronik, yang memudahkan mereka dalam mengakses berbagai informasi dan layanan pemerintahan tanpa harus menghadiri kantor pemerintahan secara langsung. Layanan seperti pengajuan izin, pembayaran pajak, pengurusan dokumen, serta informasi terkait layanan publik lainnya kini bisa dilakukan dengan lebih mudah melalui sistem online,” sambungnya.
Ia menegaskan, keberhasilan Kabupaten Bandung Barat dalam meraih predikat “Sangat Baik” dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun 2024 adalah bukti nyata dari komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Dengan pencapaian ini, Kabupaten Bandung Barat telah menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia yang ingin mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik yang lebih baik,” tandasnya. (KRO)