RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang diumumkan pemerintah baru-baru ini bakal mulai berlaku pada 1 Januari 2025.
Kebijakan ini memicu berbagai reaksi di tengah masyarakat, terutama di kalangan pelaku usaha kecil, ibu rumah tangga, dan pekerja dengan penghasilan tetap.
Sementara bagi pemerintah, kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk menambah pemasukan negara demi mendukung pembangunan infrastruktur dan sektor sosial.
Namun, bagi sebagian warga Bandung, kenaikan ini bisa jadi pukulan berat, terlebih bagi mereka yang sudah terbebani dengan tingginya biaya hidup.
Pedagang sayur komplek seperti Mang Wandi, merasa khawatir dengan dampak kenaikan PPN.
Sebagai pedagang sayur-mayur, Wandi mengatakan bahwa harga barang yang dijualnya sudah cukup tinggi akibat naiknya biaya bahan baku dan distribusi.
Baca Juga :Penyesuaian Tarif PPN 1%, Ditjen Pajak Beri Penjelasan Begini
Dengan adanya kenaikan PPN, ia khawatir harga-harga akan semakin tidak terjangkau oleh sebagian besar pembeli.
“Sejak beberapa bulan lalu harga barang-barang naik, apalagi dengan bahan baku yang semakin mahal. Sekarang, pemerintah menaikkan PPN, dan saya khawatir pembeli akan semakin sedikit. Saya sih paham kalau ini untuk pembangunan negara, tapi kami sebagai pedagang kecil juga harus bertahan,” ujar Wandi, Sabtu, (21/12/2024), sambil membereskan barang dagangan serta menunggu datang konsumen ke kiosnya.
Siti Sofia, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di kawasan Sukajadi, turut merasakan dampak kebijakan ini.
Baca Juga :Rencana Penerapan PPN Kegiatan Membangun Sendiri atau KMS
“Saya coba hitung-hitung, kalau harga barang sehari-hari semakin mahal, tentu saja pengeluaran rumah tangga akan semakin besar. Saya cuma berharap pemerintah bisa memperhatikan keluarga dengan penghasilan rendah,” ujar Siti yang mengaku sehari-hari berbelanja untuk kebutuhan anak-anaknya.
Menurut Siti, kenaikan PPN akan terasa lebih besar bagi keluarga yang memiliki anak kecil, karena biaya kebutuhan pokok dan transportasi sehari-hari pasti akan meningkat.
“Tentu saja kami ingin mendukung pembangunan negara, tapi kalau untuk kami yang sehari-hari berjuang dengan anggaran terbatas, ini akan cukup menguras kantong,” tambahnya.
Rina Citra Martina, seorang pegawai, juga tidak bisa menghindari perasaan cemas. Sebagai pegawai, gajinya relatif tetap, sedangkan harga barang-barang yang ia butuhkan semakin naik.
“PPN naik, harga barang naik. Kami yang gajinya terbatas harus semakin cermat dalam mengatur anggaran. Saya berharap ada kebijakan yang memprioritaskan pekerja seperti kami,” ujar Rina yang mengaku telah mengurangi beberapa pengeluaran untuk menjaga kestabilan keuangan keluarga.
Senada dengan Rina, Maya Ainaya Alika, seorang pekerja kreatif yang sering mengandalkan proyek freelance, mengatakan bahwa kenaikan PPN membuatnya harus menyesuaikan harga jasa yang ditawarkannya.
“Saya yang kerja freelance pasti merasakan dampaknya. Biaya hidup semakin tinggi, dan saya harus menaikkan tarif jasa. Tapi, itu bisa membuat klien kami beralih ke penyedia jasa lain,” keluh Maya yang seringkali kesulitan mengatur pemasukan yang fluktuatif.
Di sisi lain, meski banyak yang mengeluhkan kebijakan ini, sebagian warga menyadari bahwa kenaikan PPN juga menjadi cara pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara, yang pada gilirannya bisa mendukung pembangunan ekonomi. Doni Putra Abizar, seorang pegawai swasta di kawasan Setiabudi, mengungkapkan bahwa meski terbebani, ia tetap mendukung kebijakan tersebut demi kemajuan negara.
Namun, ia berharap pemerintah menyediakan insentif bagi mereka yang paling terdampak, terutama pekerja dan keluarga berpenghasilan rendah.
“Pembangunan infrastruktur dan sosial itu penting, tapi saya harap ada kebijakan pendamping yang meringankan bagi warga yang paling terdampak, seperti pemberian subsidi untuk barang-barang pokok atau bantuan langsung tunai,” ujar Doni.
Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak warga yang merasa cemas dan berharap ada kebijakan pendukung yang dapat meredakan beban hidup mereka. Sementara itu, waktu akan membuktikan apakah kebijakan ini mampu memenuhi tujuannya tanpa membebani lapisan masyarakat yang paling rentan.
Jalanan Kota Bandung yang penuh hiruk-pikuk, ada semangat optimisme, namun juga keresahan di balik senyum warga yang harus menyesuaikan dengan dinamika ekonomi yang terus berubah. Seperti yang diungkapkan oleh Wawan Surya, seorang pengusaha kecil di Bandung.
“Kami ingin mendukung negara, tapi juga butuh perhatian lebih dalam setiap kebijakan yang ada. Pemerintah harus mendengar suara kami,” katanya.
Kenaikan PPN ini memang menambah tantangan, namun di sisi lain, memberikan peluang bagi masyarakat untuk terus beradaptasi dan memperjuangkan kesejahteraan bersama.(cr1)