RADARBANDUNG.id- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KBB menyoroti pelaksanaan seleksi terbuka atau open bidding untuk mengisi lima jabatan eselon 2 di lingkungan Pemkab Bandung Barat.
Pasalnya, Pj Bupati Bandung Barat, Ade Zakir dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) tidak memberikan informasi terkait pelaksanaan open bidding kepada Komisi I DPRD KBB.
Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, Muhammad Mahdi mengatakan, sejak awal pihaknya tidak mengetahui adanya pelaksanaan open bidding untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) untuk lima jabatan eselon 2 di lingkungan Pemkab Bandung Barat.
“Dari awal kami baik Pemkab maupun dewan itu sudah sepakat di dewan harus ada perbaikan-perbaikan birokrasi. Tidak boleh persoalan open bidding seperti sebelumnya terjadi lagi,” katanya, Jumat (20/12/2024).
Ia menambahkan, pelaksanaan open bidding tersebut benar-benar tidak melibatkan legislatif sama sekali. Padahal, sebelumnya baik eksekutif dan legislatif di Kabupaten Bandung Barat telah bersepakat untuk bersama-sama menciptakan perubahan yang baik di birokrasi.
“Ini enggak beres kalau gini, ini gimana. Kan kemarin sudah sepakat ingin ada perbaikan dan perubahan di pemerintahan,” katanya.
Masih kata dia, kondisi seperti saat ini tidak boleh terus dibiarkan terjadi di lingkungan Pemkab Bandung Barat. Pasalnya, kondisi seperti ini tidak ada bedanya dengan sebelumnya.
“Apakah, pemda ingin kembali ada OPD yang berstatus quo.Kan enggak mungkin, kita juga enggak semena-mena. Sebenarnya yang terpenting itu kan komunikasi, kalau sudah ada komunikasi kan enak,” katanya.
Tekait hal tersebut, pihaknya bakal segera memanggil Pj Bupati Bandung Barat dan BKPSDM untuk mempertanyakan pelaksanaan open bidding yang terkesan tergesa-gesa.
“Jadi harus ada komunikasi dengan kami dan rencananya usai kunjungan kerja (kunker) kami akan segera panggil mereka. Kita agendakan di tanggal 27 atau 30 Desember 2024,” katanya.
Hingga saat ini, kata Mahdi, pihak DPRD KBB belum mendapatkan informasi apapun dari pemda dalam hal ini panitia seleksi (pansel) JPTP atau open bidding tersebut.
“Jangankan saya, ketua Komisi 1 juga dibuat kaget dengan adanya pelaksanaan open bidding itu,” imbuhnya.
Ia menegaskan, pihaknya bakal mempertanyakan sejumlah hal terkait pelaksanaan open bidding, sekaligus membuat komitmen keterbukaan bersama Pemkab Bandung Barat.
“Keterbukaan itu terjadi kalau ada komunikasi. Sebab, kalau komunikasi berjalan tidak persoalan buat kami karena kami juga enggak punya kepentingan,” sebutnya.
Lebih jauh dari itu, pihaknya ingin melakukan perbaikan jangan sampai catatan buruk soal open bidding di tahun sebelumnya terjadi lagi.
“Kan semua sudah sepakat, Pj Bupati dan lainnya ingin ada perbaikan dan itu harus kita mulai dari sekarang. Nanti kita hanya ingin membuat komitmen perbaikan. Tapi kalau pemda masih suka macam-macam kita langsung buat Pansus aja,” tandasnya. (KRO)