RADARBANDUNG.ID, SOREANG – Pjs Bupati Bandung Dikky Achmad Sidik berharap, masyarakat bisa menerapkan kebijakan opsen (pungutan tambahan) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk meningkatkan pendapatan Kabupaten Bandung.
“Meskipun PKB dan BBN-KB dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemkab Bandung tetap mendapatkan dana bagi hasil dari pajak kendaraan tersebut. Oleh karena itu, sosialisasi ini menjadi penting terutama dalam konteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,” ujar Dikky.
Dikky menambahkan bahwa pada tahun depan, pemerintah kabupaten dan kota akan mendapatkan proporsi dana bagi hasil yang lebih besar.
Baca juga : Warga Serbu Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Jawa Barat
“Hal ini, harus disosialisasikan kepada masyarakat agar mereka lebih mendukung pelaksanaan kebijakan pajak daerah,” ujar dia.
Selain itu, Dikky menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan berbagai pihak untuk memperluas pemahaman masyarakat terkait PKB dan BBN-KB.
“Banyak kemudahan dan promosi terkait pajak kendaraan yang telah diluncurkan, seperti diskon denda bagi wajib pajak kendaraan yang menunggak,” ungkapnya.
Kepala Bapenda Kabupaten Bandung Akhmad Djohara menjelaskan, sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan opsen PKB dan BBN-KB.
Baca juga : Update Penerimaan Pajak Usaha Ekonomi Digital Capai 28,91 Triliun
“Meningkatkan koordinasi antar-pihak, serta menyiapkan strategi pelaksanaan opsen secara efektif di Kabupaten Bandung,” ujar dia.
Dikky berharap masyarakat Kabupaten Bandung semakin sadar akan pentingnya membayar pajak, karena pajak yang dibayarkan akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik lainnya.
“Selain itu, sejumlah unsur pemerintahan dan organisasi perangkat daerah turut hadir untuk mendukung suksesnya penerapan kebijakan baru tersebut,” ungkapnya. (kus)