RADARBANDUNG.ID, JAKARTA – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) berharap pemerintahan baru dibawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dapat memperbaiki tata kelola kesehatan secara menyeluruh.
Khususnya dalam memastikan pemerataan pelayanan di masyarakat bisa dilaksanakan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Ketua IDI Adib Khumaidi mengatakan, salah satu persoalan krusial yang dihadapi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka paling saat ini adalah minimnya sumber daya manusia.
Baca Juga : Presiden Prabowo Subianto Tekankan Disiplin dan Kesetiaan, CSIS Warning Menjamurnya Regulasi
Baik itu dokter, perawat, bidan dan tenaga laboratorium.
“Ini menjadi sebuah permasalahan yang menurut saya menjadi krusial,” ujar Adib di sekretariat PB IDI Jakarta, kemarin.
Masalah itu, khususnya dirasakan di daerah-daerah.
Baca Juga : Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Program Makan Siang Gratis Mulai Dilakukan di Bandung
Imbasnya, dalam banyak kasus masyarakat harus pergi ke kota untuk mengakses layanan kesehatan yang lebih berkualitas.
Selain ketersediaan Sumber Daya Manusia, yang perlu dibenahi adalah tata kelola tenaga kesehatan.
Sebab, masih terjadi disparitas yang jauh antara satu daerah dengan daerah lain.
Tenaga kesehatan yang punya kualifikasi dan fasilitas kesehatan di kota besar berbeda jauh dengan di daerah.
Dokter spesialis misalnya, banyak daerah yang mengalami kekurangan.
Untuk mengurangi ketimpangan itu, Adib berharap pemerintah dilibatkan.
Misalnya dengan memberikan jaminan karir dan kesejahteraan kepada dokter spesialis.
Sehingga para dokter mau berkarir di daerah.
Penyelesaian persoalan kesehatan juga tidak bisa dikelola pusat saja.
Daerah juga harus melakukan penilaian kebutuhan kesehatannya masing-masing.
Termasuk SDM dan fasilitasnya.
“Sehingga pengelolaan pembiayaan kesehatan itu benar-benar bisa diatur sesuai dengan kebutuhan yang di daerah,” kata dia.
Dalam visi misinya, Prabowo menjanjikan pembangunan RS modern di daerah.
Terkait itu, Adib berharap pembangunan fasilitas di daerah harus disesuaikan.
Di kawasan kepulauan misalnya, pembangunan RS tidak efektif jika tidak dibarengi penunjang seperti ambulance laut.
Jika dilibatkan, Adib menegaskan IDI siap berkolaborasi dalam membantu dan mengawal pelaksanaan program-program kesehatan pemerintahan yang baru.
Termasuk dalam program utama makan bergizi gratis.
“Kita siap untuk menjadi mitra strategis,” ungkapnya.
Dalam kesempatan kemarin, Adib juga mengomentari kembali masuknya Dokter Terawan dalam kabinet Prabowo.
Terawan didapuk sebagai penasehat presiden di bidang kesehatan.
Meski pernah terjadi masalah etik, Adib enggan mencampuri pilihan Prabowo.
IDI tidak akan bisa masuk di ranah politik.
“Itu adalah prerogatif presiden,” ungkapnya. (far/jawa pos)