RADARBANDUNG.id- Menjelang musim tanam para petani di Kabupaten Bandung Barat berharap Pemkab Bandung Barat bisa menyiapkan pupuk bersubsidi dengan stok yang banyak dan tanpa proses yang ribet.
Pasalnya, harga pupuk non-subsidi dinilai terlalu mahal di tengah kondisi ekonomi para petani saat ini. Oleh karena itu, harapan tersebut terlontar dari petani di Kabupaten Bandung Barat.
Salah satunya petani di Kampung Cikupa, RT 01 / RW 02 Desa Cilame, Ade Fatih (30) mengatakan, kendati belum turun hujan namun dirinya sudah memulai kembali menggarap tanah miliknya untuk ditanami.
“Memang dengan pupuk bersubsidi sangat membantu petani mendapatkan pupuk murah. Tapi kalau sulit didapatkan ya sama aja bohong. Jadinya gak merata ada yang dapat ada yang enggak. Intinya sekarang tidak ada bantuan ke petani,” katanya.
Petani lainnya, Ayi (65) petani di Desa Ngamprah juga mengeluhkan hal yang sama. Ia mengakui resah jika menghadapi musim tanam. Ia mengaku meskipun saat ini ketersediaan pupuk banyak, namun harganya cukup mahal. Hal tersebut tak sebanding dengan hasil panen yang didapatkan.
“Harga pupuk blower Rp750 ribu per 50 kilogram. Hingga musim panen ia menggunakannya sebanyak satu ton, sehingga jumlahnya Rp1,500.000,” katanya.
“Harga NPK juga sama Rp750 ribu per 50 kilogram di kali dua. Lalu pitik sebesar Rp25 ribu per karung. Yang digunakan sebanyak 50 karung, sehingga totalnya Rp.1,250.000,” sambungnya.
Ia menambahkan, untuk harga postal per karungnya sebesar Rp15.000 dan dibutuhkan hingga panen kurang lebih 50 karung.
“Jadi jika ditotalkan mencapai Rp750 ribu. Belum lagi harga pesticida. Tingginya bahan kimia untuk pengendalian hama juga menjadi masalah para petani di wilayah ini,” katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan, total luas lahan yang digarapnya sekitar setengah hektare. Untuk biaya pupuk dan pemeliharaan sebesar Rp35 juta. Jika sedang bagus, hasil panen pertama (dua bulan) mencapai Rp50 juta jadi hanya selisih 15 juta.
“Jadi di brokoli ini lebihnya di panen ke dua. Tapi itu juga kan ada biaya perawatan dan dipupuk lagi. Tapi memang kalau harga lagi bagus di panen ke dua itu ngantongin lah Rp30 juta,” ungkapnya.
Ia menyebut, meskipun cara pembeliannya mudah, petani mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan. Untuk mengatasinya, mereka akhirnya membeli juga pupuk non-subsidi yang harganya dua kali lipat dari pupuk subsidi. Kalau tidak begitu, kegiatan pertanian mereka akan terhambat.
“Intinya pupuk yang saya beli itu gak ada bantuan. Memang sempat waktu itu katanya untuk petani ada Kartu Tani tapi saya gak dapat karena kebetulan lagi sakit,” katanya.
“Tapi setahu saya petani di Ngamprah dan Cilame cuma sedikit yang dapat kartu itu. Adapun yang dapat mereka ngeluh karena ketersediaannya terbatas. Jadi sekarang gak ad yang menggunakan kartu itu. Gak tau juga masih berlaku atau tidak” tandasnya. (KRO)