Oleh : Aliansi Pemuda Cinta Indonesia (APCI)
RADARBANDUNG.ID – Menjelang peralihan kekuasaan di tingkat nasional dan pelaksanaan Pilkada 2024, stabilitas keamanan menjadi isu krusial yang harus dijaga dengan baik.
Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam masa transisi politik seperti ini, berbagai kelompok kepentingan cenderung mengambil kesempatan untuk memperkuat posisinya atau mendorong agenda-agenda tertentu yang kadang berseberangan dengan kepentingan bangsa.
Aliansi Pemuda Cinta Indonesia (APCI) memandang bahwa mengeliminir pengaruh negatif kelompok-kelompok ini adalah langkah penting guna menjaga stabilitas nasional dan mencegah konflik politik yang bisa merugikan rakyat secara luas.
*Potensi Pengaruh Negatif Kelompok Kepentingan
Kelompok kepentingan secara alamiah akan selalu hadir dalam setiap kontestasi politik.
Mereka dapat berbentuk kelompok ekonomi, politik, atau bahkan organisasi masyarakat sipil yang mencoba memengaruhi kebijakan negara demi keuntungan pribadi atau kelompok mereka sendiri.
Dalam konteks peralihan kekuasaan dan Pilkada, kelompok-kelompok ini kerap kali menggunakan taktik yang tidak transparan, seperti menyebar hoaks, menyebarkan isu-isu yang dapat memecah belah masyarakat, hingga menggerakkan massa untuk tujuan yang destruktif.
Baca Juga : Hasil Investigasi Insiden di Area Booth MG GIIAS Bandung 2024, Penanganan Telah Dilakukan
Hal ini tentu berpotensi menimbulkan ketidakstabilan di berbagai wilayah Indonesia, terutama di daerah yang sedang menghadapi Pilkada serentak.
Terlebih lagi, adanya dinamika politik yang berkembang antara calon pemimpin nasional dan lokal, menciptakan ruang bagi kelompok kepentingan untuk semakin gencar memanipulasi situasi demi meraup keuntungan politik.
*Menjaga Stabilitas Nasional: Peran Pemerintah dan Masyarakat
Baca Juga : Hai Traveler ! Mandiri Dwidayatour Carnival 2024 Kini Hadir di Trans Studio Bandung
Salah satu cara yang paling efektif dalam mengeliminir pengaruh negatif kelompok kepentingan adalah dengan memperkuat kelembagaan negara.
Pemerintah harus tegas dalam menegakkan hukum, terutama terkait dengan tindak kekerasan dan upaya-upaya disintegrasi yang mungkin ditimbulkan oleh kelompok-kelompok tertentu.
Regulasi yang lebih kuat dan transparan mengenai pembiayaan kampanye, penggunaan media sosial, serta mekanisme pemilihan yang jujur dan adil dapat menjadi tameng utama melawan praktik-praktik politik uang, hoaks, dan bentuk-bentuk pengaruh buruk lainnya.
Namun, peran masyarakat tidak kalah pentingnya. Dalam hal ini, APCI menyerukan kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya pemuda, untuk menjadi pengawas aktif terhadap proses pemilihan umum dan peralihan kekuasaan.
Pemuda sebagai garda terdepan perubahan harus mampu membedakan informasi yang valid dan tidak, serta terlibat dalam penyebaran nilai-nilai demokrasi yang sehat.
Ketika masyarakat mampu bersikap kritis, pengaruh kelompok-kelompok kepentingan yang destruktif akan semakin minim.
Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil dalam program-program edukasi politik serta pengawasan proses pemilu harus semakin diperkuat.
Transparansi dalam proses pemilihan akan menjadi kunci utama dalam meminimalkan ruang gerak bagi kelompok kepentingan yang memiliki niat buruk.
Menangkal Konflik Melalui Media dan Teknologi Teknologi, khususnya media sosial, telah menjadi senjata yang sering digunakan oleh kelompok kepentingan untuk mempengaruhi opini publik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan platform digital untuk bekerja sama dalam mencegah penyebaran informasi yang tidak akurat. Beberapa negara sudah menerapkan kebijakan tegas terhadap penyebaran berita bohong di media sosial, dan langkah ini juga bisa diadopsi di Indonesia, terutama menjelang tahun politik yang penuh tantangan ini.
Media massa juga harus bertanggung jawab dalam pemberitaan mereka, dengan memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada publik berbasis pada fakta yang jelas dan tidak memihak pada kelompok tertentu. Literasi media perlu terus digalakkan agar masyarakat dapat mengidentifikasi mana berita yang dapat dipercaya dan mana yang hanya bersifat propaganda.
*Kepemimpinan yang Inklusif dan Transparan
Stabilitas keamanan nasional di tengah peralihan kekuasaan tidak hanya bergantung pada sistem hukum dan pengawasan, namun juga pada kepemimpinan yang inklusif dan transparan.
Pemimpin yang akan datang harus mampu merangkul seluruh elemen bangsa, serta menghadirkan kebijakan yang mengutamakan kepentingan publik daripada kepentingan kelompok-kelompok elit tertentu.
Ketika kepemimpinan berfokus pada kesejahteraan rakyat, pengaruh negatif kelompok kepentingan akan semakin sulit berkembang.
Pemilihan Presiden dan Pilkada 2024 adalah momen penting bagi bangsa ini untuk kembali memperkuat demokrasi dan stabilitas nasional.
Melalui kepemimpinan yang bijak dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media, kita bisa mengeliminir pengaruh negatif dari kelompok-kelompok yang hanya mengejar kepentingan pribadi.
Indonesia butuh pemimpin yang mampu membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik, tanpa diwarnai oleh manipulasi politik yang merugikan.
*Kesimpulan:
Menjelang peralihan Presiden dan Pilkada 2024, tantangan utama adalah menjaga stabilitas keamanan nasional dari pengaruh negatif kelompok kepentingan.
APCI mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga keutuhan dan keamanan Indonesia melalui pengawasan proses pemilu yang adil, partisipasi aktif masyarakat, serta penguatan literasi media. Dengan mengeliminir pengaruh negatif tersebut, diharapkan transisi politik dapat berjalan lancar, demokrasi dapat diperkuat, dan kesejahteraan rakyat tetap menjadi prioritas utama.
– Kiki Alfiqri (Aliansi Pemuda Cinta Indonesia)