Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin Tandaskan Akurasi DPT Kunci Pilgub Jabar Berkualitas

RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin mengatakan validasi dan keakuratan Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjadi kunci pemilihan gubernur Jawa Barat berkualitas.

Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin mengatakannya saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Holiday Inn Bandung Pasteur, Minggu 22 September 2024.

Menurut Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin, rekapitulasi DPT menjadi momen krusial yang prosesnya dimulai sejak pendataan oleh petugas pencatat, sampai menjadi daftar pemilih sementara, dan akhirnya DPT.

Baca Juga : Gempa Garut dan Kabupaten Bandung, Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin Ingatkan Pelatihan Mitigasi Bencana Harus Makin Gencar

“Kualitas data ini menjadi penentu kesuksesan pesta demokrasi yang akan datang,” ujar Bey Machmudin.

*Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin Ingatkan DPT Fondasi Utama Demokrasi

Bey menekankan rekapitulasi DPT tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi fondasi utama bagi demokrasi yang sehat di Jawa Barat.

Baca Juga : Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin Lantik Asep Koswara jadi Pj. Wali Kota Bandung, Tantangan Transportasi dan Target Makro Menanti

“Setiap nama dalam DPT mewakili suara yang berperan penting dalam menentukan masa depan provinsi ini,” kata Bey.

Sebagai provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia atau lebih dari 35 juta jiwa, kata Bey, tantangan terbesar adalah kesiapan logistik dan teknis termasuk DPT.

Karena itu, semua pihak harus saling bersinergi, dimulai dari penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu, pemerintah daerah, partai politik, hingga civil society seperti lembaga – lembaga pemantau pemilu.

Baca Juga : Tinjau Lokasi Terdampak Gempa di Kertasari Kabupaten Bandung, Bey Machmudin Tandaskan Keselamatan Warga yang Utama

Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, Bey optimistis Pilgub Jabar yang akan digelar 27 November 2024, berjalan lancar dan demokratis.

Bey menekankan aparatur sipil negara (ASN) harus netral.

Jika ada yang melanggar, maka sanksi sesuai peraturan perundangan akan diberlakukan tanpa pandang bulu.

“ASN memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam dinamika politik praktis. Netralitas ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi,” kata Bey.

Bey mengutip ajaran Mahatma Gandhi tentang demokrasi, yakni “Demokrasi sejati adalah ketika suara terkecil pun didengar dan dihitung.”

“Mari kita pastikan bahwa setiap suara, sekecil apapun mendapatkan tempatnya dalam sejarah demokrasi Jawa Barat,” pungkasnya. (adv)

Editor : Azam Munawar

#



Iklan RB Display B

Berita Terbaru

Iklan RB Display C




Berita Terkait Advertorial


Iklan RB Display D