RADARBANDUNG.id, BANDUNG- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Barat mewaspadai potensi kerawanan saat masa tenang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Beberapa yang disoroti adalah politik uang dan kampanye di luar jadwal.
Ketua Bawaslu Jawa Barat Zacky M Zam Zam mengatakan kerawanan pemilu bukan hanya terfokus pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara.
“Potensi pelanggaran pada masa tenang kampanye cukup tinggi, seperti politik uang dan kampanye di luar jadwal,” kata dia usai sosialisasi kesiagaan Tahapan Pengawasan Pemilu 2024 bertajuk “Bawaslu Jabar Superfest” di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Minggu (4/2).
Karena itu Zacky mengajak seluruh jajaran Pengawas Pemilu kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Barat tetap fokus ada Pemilu terselenggara dengan damai, bersih dan berintegritas.
Ia juga mengingatkan kepada masyarakat agar menyadari terhadap indeks kerawanan, sehingga dapat menghindari adanya potensi politik uang, politisasi sara, politik identitas, dan politisasi birokrasi.
“Jadi ini adalah bagian dari kegiatan bentuk pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan melibatkan masyarakat. Kita ingin masyarakat juga aware terhadap proses Pemilu yang sedang berlangsung,” jelasnya.
Kemudian Zacky juga mengungkapkan jenis-jenis pelanggaran yang ditemukan Bawaslu Jabar selama masa kampanye, yang didominasi oleh kegiatan politik uang. Selain itu pihaknya banyak menemukan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Perangkat Desa yang mencederai netralitas di Pemilu 2024.
Semua laporan atau penemuan pelanggaran Pemilu selama masa kampanye tengah diproses oleh Bawaslu Jabar. Jika nantinya unsur pelanggaran masuk dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), maka akan naik katahap penyidikkan, pengadilan, dan inkrah.
“Penanganan pelanggaran bagian dari proses penindak cuman apakah hasilnya inkrah atau tidak. Kita harus mengidentifikasi utamanya pidanana, ini kita tidak hanya sendiri ada kepolisian dan kejaksaan yang menangani kasus-kasus tersebut,” tutur Zacky.
Selanjutnya dari hasil laporan dan penemuan di lapangan, Zacky membeberkan, setidaknya ada 9 Kabupaten/Kota di Jabar yang potensi kerawanannya cukup tinggi. Karena itu pihaknya kini sedang mengidentifikasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang rawan politik uang, kampanye intimidasi, hingga rawan kebencanaan.
“Kami pastikan TPS rawan menjadi bagian dari konsen pengawas Pemilu gitu kan. Apalagi kan kita sudah punya pengawas TPS yang tersebar di 27 Kabupaten kota kita sudah lengkap dan sudah siap bekerja karena sudah dilantik gitu,” pungkasnya. (dbs)