RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Selama empat tahun jadi anggota DPRD Kota Bandung, Yoel Yosaphat, ST., menilai setidaknya ada empat permasalah di Kota Bandung yang masih harus mendapat perhatian lebih.
“Empat masalah yang harus mendapatkan perhatian dari pemerintah diantaranya masalah terkait pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan perlindungan anak,” ujar politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini.
Terkait pendidikan Yoel mengatakan erat kaitan dengan masalah transportasi. Contohnya, di sekitar sekolah favorit sering terjadi kemacetan yang ditimbulkan kendaraan pengantar dan menjemput anak sekolah.
“Seharusnya tak ada lagi antar jemput karena sistem zonasi dari rumah dan sekolah cukup berjalan kaki,” ujarnya.
Ditambah dengan pelajar yang belum cukup umur namun sudah diperbolehkan membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Yoel mengatakan, semestinya pihak sekolah melarang siswanya membawa kendaraan baik sepeda motor maupun mobil.
“Kalau anak yang belum berusia 17 tahun kan tidak boleh membawa kendaraan bermotor. Itu masuknya pelanggaran. Orangtua dan pihak sekolah harus.menerapkan disiplin sejak dini, agar anak anak tidak terbiasa melanggar aturan, ” katanya.
Halnya di Bidang kesehatan, Yoel mengatakan banyak permasalahan khususnya terkait BPJS. Warga banyak yang nunggak, sesuai laporan dari BPJS ada 500 ribu warga Kota Bandung menunggak BPJS.
“Akibat nunggak BPJS warga kesulitan untuk berobat apalagi untuk dirawat menyebabkan ada pasien meninggal,” ujarnya.
Yoel menyarankan, agar tidak ada masalah, maka pelayanan kesehatan digratiskan tak perlu bayar BPJS, semua biaya ditanggung pemerintah.
“Saat ini ada dana UHC yang dianggarkan dari APBD Kota Bandung untuk mengatasi masalah kesehatan, tinggal ditambah anggaran untuk menanggung biaya kesehatan warga Kota Bandung ” ujarnya.
Semua kepala daerah semestinya mengajukan anggaran ke Pemerintah pusat untuk kesehatan warganya.
“Sudah saatnya, warga miskin maupun kaya pelayanan kesehatan gratis,” tandasnya.
Sedangkan, bidang sosial, Yoel mengatakan, selama ini Dinas Sosial Kota Bandung sudah berupaya mengatasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) diantaranya gelandangan pengemis, anak jalanan, pengamen termasuk orang dengan gangguan jiwa.
Namun upaya Dinas Sosial dinilai Yoel kurang efektif , bahkan sia-sia karena setelah razia hanya didata, dikembalikan ke daerah asal. Semestinya, agar mereka tidak kembali diberi sanksi yang membuat efek jera misalnya diberi sanksi sosial, foto nya dipasang di spanduk.
“Pengembalian ke daerah asal yang sia-sia, biaya cukup tinggi tapi dua hari kemudian kembali lagi ke Kota Bandung,” ujarnya.
Terkait perempuan dan anak, Yoel mengatakan kondisi yang cukup memprihatinkan. Pasalnya, banyak korban kekerasan yang bingung harus melapor kemana. Yoel mengatakan, semestinya pemerintah lebih gencar melakukan sosialisasi, dengan memampang hot line service yang dapat dihubungi warga jika ingin melapor terkait kekerasan.
“Saya sering mendapatkan pengaduan dari warga yang mengetahui ada tindakan kekerasan, atau dia sendiri mendapatkan kekerasan. Namun mereka tidak tahu harus melapor ke mana,” tuturnya.
Korban selain bingung lapor juga takut oleh pelaku akhirnya korban stress. Semestinya pemerintah memberikan edukasi kepada warga agar berani melapor jika mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan dari pacar atau teman.
“Hal ini erat kaitannya dengan honor yang diterima konselor yang hanya sebesar UMR. Hal ini tidak sebanding dengan beban mereka yang harus membantu warga yang terkena tekanan secara psikologis,” pungkasnya. (adv)