RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Jawa Barat terus melakukan diseminasi kepada seluruh Perangkat Daerah menjadi peserta Platform Mbizmarket. Penggunaan sistem ini terus mengalami peningkatan sejak diluncurkan pada Februari tahun lalu.
Kepala Biro PBJ Jawa Barat Ika Mardiah menyebut, pada masa pandemi Covid-19 implementasi PBJ Jabar Berdering (Berbelanja di Toko Daring) memudahkan perangkat daerah untuk transaksi Belanja Alat Kesehatan dan Belanja Darurat lainnya yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT).
“Tercatat sepanjang 2020 lalu, total User Perangkat Daerah sebanyak 680 akun, total produk yang ditayangkan sebanyak 12.769 produk, penyedia sebanyak 958 perusahaan; Total Transaksi BTT sebesar Rp.371 miliar dan Non BTT sebesar Rp 10,7 miliar,” tuturnya dalam keterangan resmi Minggu (25/4/2021).
Ika melaporkan Biro PBJB juga telah mendorong Mbizmarket untuk bergabung dengan aplikasi Bela Pengadaan milik LKPP, sehingga saat ini Mbizmarket dapat diakses melalui aplikasi Bela Pengadaan.
Menurutnya jumlah perangkat daerah/Biro yang telah bertransaksi pada Platform Mbizmarket sebanyak 23 Perangkat Daerah, dan yang belum transaksi sebanyak 23 Perangkat Daerah. Sementara akun aktif pada Januari-Maret 2021, sebanyak 318 User yang terdiri dari akun Pejabat Pengadaan, akun Pejabat Pembuat Komitmen, dan Akun Bendahara Pengeluran Pembantu pada masing masing Perangkat Daerah.
“Jumlah akun penyedia bertambah pada Januari-Maret 2021, sebanyak 233 User dengan total produk yang telah ditayangkan oleh masing-masing penyedia sebanyak 5.035 produk. Jumlah total transaksi sebesar Rp 5,6 miliar,” katanya.
Menurutnya proses diseminasi pada perangkat daerah yang belum bertransaksi menggunakan Platform Mbizmarket akan terus dilakukan sesuai dengan target Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi dan Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi Tahun 2021-2022 yaitu penggunaan Bela Pengadaan dan atau Pengadaan Langsung Secara Elektronik lainnya.
Sukses implementasi Belanja di Toko Daring menggunakan Platform Mbizmarket di Jawa Barat menurutnya juga dijadikan benchmark oleh Tim Koordinasi dan Supervisi KPK dan Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi untuk digunakan oleh daerah lain.
“Karena mekanisme pembelanjaan dan pembayaran telah sesuai dengan peraturan pengadaan dan peraturan penatausahaan keuangan daerah. KPK sudah memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap penggunaan Platform Mbizmarket sebagai Praktik Baik Pencegahan Korupsi pada Acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi 2020, lalu,” tuturnya.