RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Mahkamah Konstitusi (MK) mencatat dari delapan daerah Jabar yang menggelar Pilkada 2020, ada tiga daerah yang mengajukan permohonan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP).
Ketiga daerah itu yakni Kab. Bandung, Kab. Pangandaran dan Kab. Tasikmalaya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Radar Bandung melalui laman resmi MK, Selasa (22/12/2020), sekira pukul 16.32 WIB, pengajuan ketiga permohonan itu melalui jalur pengajuan daring maupun luring.
Hasil Pilbup Bandung digugat paslon Nia-Usman
Dalam pemilihan bupati dan wakil bupati (Pilbup) Bandung, permohonan gugatan dilayangkan oleh pihak pasangan calon (paslon) nomor urut 01, Kurnia Agustina (Nia)-Usman Sayogi sebagai Pemohon dan KPU Kab. Bandung sebagai Termohon.
Dengan berkas permohonan diterima Jumat, 18 Desember 2020, pukul 20.23 WIB.
Baca Juga: Pleno KPU Tuntas, Dadang Supriatna-Sahrul Gunawan Menang Pilbup Bandung 2020
Berdasarkan berkas permohonan, pihak Nia-Usman meminta pembatalan hasil rekapitulasi serta pemungutan suara ulang tanpa menyertakan pihak paslon nomor urut 03, Dadang Supriatna-Sahrul Gunawan.
Menurut pihak paslon Nia-Usman, KPU maupun Bawaslu Kab. Bandung tidak netral dan cenderung membiarkan pelanggaran oleh paslon Dadang-Sahrul. (Baca: Ada Gugatan Paslon ke MK, KPU Belum Bisa Tetapkan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Terpilih)
“Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung dan Bawaslu Kabupaten Bandung telah bekerja tidak profesional dan menjadi bagian dari TIM Sukses Pasangan calon Nomor Urut 03,” seperti Radar Bandung kutip dari salinan berkas permohonan, Selasa (22/12).
KPU Kab. Bandung telah menetapkan perolehan suara untuk tiap-tiap paslon, yakni Nia-Usman 511.413 suara, Yena Iskandar Masoem-Atep, 217.780 suara, dan Dadang-Sahrul 928.602 suara.