RADARBANDUNG.id, SOREANG – Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup Bandung) 2020, yang reaktif Covid-19 berdasarkan hasil rapid tes, tidak akan ditugaskan.
Hal tersebut Ketua KPU Kab. Bandung, Agus Baroya tegaskan.
“Hasil rapid ini kita sedang menunggu hasil rekapnya, memang ada sekitar 1.500 an, kalau tidak salah yang reaktif. Tapi, kita belum lihat hasil swabnya, karena bisa saja kan reaktif rapid, tapi negatif di swab,” ujar Agus saat wawancara di Kantor KPU Kab. Bandung, Soreang, Kamis (3/12).
Pihaknya akan berkoordinasi dan bekerjasama dengan tim Gugus Tugas Covid-19 Kab. Bandung dan Dinkes terkait hasil rapid tes petugas KPPS ini, sebagai bahan KPU untuk tindak lanjut kedepannya.
Agus menerangkan bahwa belum ada instruksi untuk mengganti petugas KPPS yang reaktif. Kecuali jika sejak awal petugas KPPS yang bersangkutan tidak mau menjalani rapid tes.
“Kalau yang dirapid kemudian reaktif, kita tidak tugaskan, mereka isolasi mandiri supaya tidak menjadi masalah untuk lingkungan. Mungkin 3-4 hari keluar swabnya. Jika positif, tidak bertugas saja, jadi kita pastikan KPPS yang bertugas itu yang negatif,” tutur Agus.
“Kita garis bawahi, dimana pandemi ini belum nampak ujung akhirnya, maka upaya rapid menjadi salah satu ikhtiar kita untuk disiplin (protokol kesehatan), makanya kita sarankan, kita anjurkan , kita ingatkan, bahwa saat pandemi dalam melaksanakan tahapan (Pilkada) itu harus betul-btul dijaga,” sambungnya.
Baca Juga: TPS di Kabupaten Bandung Rawan Penularan Covid-19
Selanjutnya terkait sarana kesehatan jelang pencoblosan 9 Desember, Agus mengungkapkan, hanya tinggal menunggu satu item yaitu sarung tangan latek, sementara untuk thermogun sudah hadir.
Kemudian terkait logistik teknis, yang belum diterima oleh pihak KPU adalah formulir C dan buku panduan.
Baca Juga: Puluhan Pengawas TPS Pilbup Bandung Positif Covid-19
Mengenai jika saat tahapan pencoblosan ada petugas yang tidak menerapkan protokol kesehatan, Agus menuturkan, hal itu akan langsung dikoreksi dan melakukan perbaikan saat itu juga.
“Engga ada sanksi, kita ingatkan saja, dan ini menjadi tanggung jawab masyarakat juga, ingatkan saja kepada KPPS untuk mematuhi protokol kesehatan. Kalau misalnya erjadi hal-hal yang ekstrim memang pembangkangan, lain lagi,” katanya.
(fik)