RADARBANDUNG.id, SOREANG – Rekrutmen satu juta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), diharapkan bisa memprioritaskan guru honorer yang sudah bekerja dalam jangka waktu yang lama, bukan yang baru lulus pengguruan tinggi atau fresh graduated.
Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Umum Forum Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honor Sekolah (FPTKHS) Kabupaten Bandung, Toto Ruhiyat.
“Yang kami sesalkan ini begini, ketika mereka yang berusia 20 tahun, yang baru lulus perguruan tinggi bisa lulus PPPK itu, kan kasian teman-teman yang usianya sudah 40 tahun keatas, atau dibawah 50 tahun, dan yang tidak bisa masuk ke ranah K2, itu kan akan kalah untuk masuk ke tes PPPK, ketika dibarengkan dengan yang baru-baru kemaren lulus,” ujar Toto via Ponsel, Kamis (26/11).
Toto menyarankan pemerintah lebih dulu melakukan pendataan, mana guru honorer yang sudah cukup lama, sudah memasuki usia kritis dan mana guru honorer yang masih baru bekerja.
Kemudian, untuk rekrutmen PPPK ini juga diprioritaskan bagi guru honorer kategori dua yang belum tercover rekrutmen PPPK sebelumnya.
“Akan ada ribuan yang memasuki usia pensiun, jika tidak diantisipasi dengan rekrutmen PPPK, karena rekrutmen CPNS menurut mereka dibatasi, selesaikan dulu yang tahun 2019 tidak lolos, jangan sampai ada baru masuk tapi lolos,” katanya.
Selanjutnya, Toto juga menyinggung mengenai program Pemprov Jabar yang meluncurkan program rumah tinggal bersubsidi, bagi penyelenggara pendidikan bernama Bakti Padamu Guru (Bataru). (Baca: Kini Guru di Jawa Barat Bisa Beli Rumah dengan Cicilan Rendah)
Ia sangat mengapresiasi program tersebut. Namun Toto menekankan pentingnya sosialisasi terhadap program ini agar bisa menyentuh kalangan bawah.
“Perlu sosialisasi yang jelas, setiap kabupaten/kota jangan sampai terjadi salah persepsi atau miss komunikasi, yang mana niat baik pemprov ketika tidak dicerna yang baik oleh kawan-kawan dibawah ,yang mungkin tidak tahu atau tidak paham, itu jadi salah sasaran. Malah yang paling parahnya gagal,” tutur Toto.
Berdasarkan data per November 2019, jumlah guru honorer ada 14.190 orang yang terdiri dari tenaga guru dan tenaga kependidikan honor seperti penjaga dan pustakawan, di tingkat SD dan SMP negeri maupun swasta.
Jumlah tersebut hanya yang ada di Dapodik (data pokok pendidikan) Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Jika diluar itu, maka jumlahnya bisa mencapai 22 ribu orang, yang ada ditungkat PAUD dan TK.
“Untuk kondisi ekonomi mayoritas menengah kebawah, apalagi dengan adanya situasi Covid 19, itu sangat membuat guru honorer terpengaruh, tapi mereka tidak hanya mengandalkan dari sekolah, karena ada yang dagang dan supir,” tutup Toto.
(fik)