RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Ketua DPW Partai Gelora Jawa Barat, Haris Yuliana menilai penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 tetap bisa dilangsungkan di tengah pandemi Covid-19.
Hanya saja, semua aturan dan sanksi mengenai protokol kesehatan saat kampanye harus dilaksanakan secara tegas hingga diskualifikasi bagi para calon kepala daerah.
Menurut Haris, sejauh ini belum ada aturan sanksi tegas terhadap kandidat jika mengenai pelanggaran protokol kesehatan di masa kampanye.
Di masa pandemi, semua calon hingga tim sukses harus memiliki tanggungjawab yang sama soal keselamatan warga.
“Menurut saya kasih sanksi yang besar, diskualifikasi saja (calon yang melanggar protokol kesehatan saat kampanye). Karena ini taruhannya nyawa,” ucap Haris.
“Kalau ditunda karena urusan covid, tak ada masalah. Tapi kalaupun tetap dilaksanakan, tak masalah. Asalkan pemerintah memberikan satu patokan yang jelas,” ia melanjutkan.
Di sisi lain, dalam Pilkada Jabar, Partai Gelora belum bisa mengusung calon.
Hanya saja, mereka sudah menentukan pasangan yang akan didukung.
Dari delapan daerah, Haris mengumumkan tujuh pasangan calon kepala daerah di Jawa Barat yang didukungnya dalam Pilkada Serentak 2020.
Pasangan yang didukung itu ada di Kabupaten Cianjur, Bandung, Karawang, Indramayu, Tasikmalaya, Pangandaran dan Cianjur.
Baca Juga: Pemuda Muhammadiyah Jabar Tolak Pilkada 2020
Daerah Kota Depok, sebutnya, masih dalam pembahasan.
Ia mengakui bahwa momentum kontestasi politik ini menjadi langkah awal dari pergerakan partai yang dibuat oleh mantan kader PKS, Anis Matta dan Fahri Hamzah tersebut.
Baca Juga: Gak Bisa Ditawar, Jokowi Tegaskan Pilkada Serentak 2020 Tetap Jalan
“Kami menyadarai posisi kita sebagai partai baru hanya sebagai pendukung, bukan pengusung. Tapi Partai Gelora di 27 kota/kabupaten ada dan sudah menyebar di 95 persen kecamatan di Jawa Barat,” tandasnya.
(gat)