RADARBANDUNG.id – Angka penularan virus Korona atau Covid-19 di dalam negeri terus saja bertambah. Hal ini membuat perhatian banyak pihak. Bahkan, banyak negara menolak Warga Negara Indonesia (WNI) untuk berkunjung ke negara mereka.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher prihatin dengan kondisi yang memburuk ini. Dia menilai pemerintah gagal menahan laju pandemi akibat salah strategi. Menurutnya, sejak awal pemerintah lebih memprioritaskan pemulihan ekonomi daripada menangani akar pandemi, yaitu sektor kesehatan.
“Akibat kegagalan tersebut, imbas pandemi sudah ke mana-mana dan sulit terkendali. Angka kasus makin tinggi, klaster penularan baru bermunculan, ekonomi makin terpuruk, rakyat bingung tidak tahu harus berbuat apa. Saat ini sudah 59 negara yang menutup akses bagi kedatangan WNI. Indonesia menjadi negara yang ditakuti,” ujar Netty kepada wartawan, Jumat (11/9).
Adapun negara-negara yang menutup WNI masuk ke negara mereka adalah, Malaysia, Jerman, Swis, Singapura, Korea Selatan, Amerika Serikat, Turki. Netty menuturkan, pemerintah harus segera mengambil sikap dan menata ulang format kebijakannya. Jangan menganakemaskan ekonomi tapi meninggalkan kesehatan.
“Jangan lagi ada pengabaian terhadap pendapat sains yang positif. Sebab pandemi Covid-19 adalah bencana kesehatan, sudah seharusnya kembali pada kebijakan yang berbasis kesehatan,” katanya.
Lebih jauh Netty memaparkan, saat ini perkantoran, keluarga dan bahkan proses Pilkada telah menjadi klaster penularan Covid-19. Jika ini tidak ditangani secara serius dengan kebijakan yang tepat dan ketat, maka akan muncul klaster-klaster lainnya. “Jangan sampai Indonesia menjadi negara yang paling ditakuti dan kemudian diisolasi karena Covid-19,” ungkapnya.
Adapun sampai dengan Kamis (10/9) jumlah positif sebanyak 3.861 orang. Totalnya adalah 207.203orang. Kemudian sembuh 2.310 orang, jumlah keselurhannya adalah 147.510 orang. Meninggal dunia tercatat 120 orang. Total keseluruhannya adalah 8.456 orang. Virus Korona ini sudah menyebar ke 34 provinsi dengan 489 kabupaten dan kota. (jpc)