Pemkot Bandung Pertimbangkan Pelonggaran Kegiatan Ekonomi
RADARBANDUNG.id, BANDUNG- Pemkot Bandung mengkhawatirkan sektor ekonomi terus merosot di tengah pandemi Covid-19 yang belum juga mereda.
Baca Juga: 2 Kafe di Dago Disegel
Karena itu, Pemkot mempertimbangkan perluasan pergerakan pada sektor ekonomi.
“Sinyal pergerakan ekonomi di Kota Bandung, ini yang akan membangun orang kembali kepada kehidupan yang kita harapkan secara ekonomi, ” ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Ema Sumarna kepada wartawan, Kamis (11/6/2020).
Baca Juga: Promo Paket Akad Nikah El Royale Hotel Bandung, Cuma Rp 8 Jutaan
Sebagaimana diketahui, Kota Bandung tengah menjalankan PSBB Proporsional hingga 12 Juni mendatang.
Ema mengatakan, pihaknya telah memilah sektor ekonomi mana yang bisa diberikan perluasan pergerakan tersebut. Terutama, yang memiliki kontribusi langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami memilah perluasan ini, yang akan kami sarankan kepada pimpinan adalah sektor ekonomi yang langsung memberikan kontribusi terhadap tingkat perkembangan atau pendapatan bagi pemerintah,” jelas Ema.
Baca Juga: Payung Bambu Teras Cihampelas Lapuk Tak Terurus, Kondisinya Membahayakan
Ema menegaskan, pertumbuhan sektor ekonomi ini akan menjadi feedback bagi Pemkot Bandung. Misalnya saat Pemkot berencana ingin lebih optimal melakukan pembangunan.
“Walaupun saya sering katakan untuk tahun ini kita tidak berbicara pada leve pembangunan dan pendapatan yang sangat ideal, karena memang ada refocusing, realokasi disatu sisi sumber pendapatan kita pun terjadi penurunan yang sangat luar biasa,” paparnya.
Baca Juga: Corona Masih Ada, Walkot Oded Belum Juga Izinkan Mal Beroperasi
“Apakah mal itu kontribusinya luar biasa dalam pendapatan? Menurut saya tidak signifikan,” katanya.
Namun, dipandang dari sudut lain, di mal ada pergerakan orang bekerja, bahkan banyak pegawai yang dirumahkan menuju PHK.
Baca Juga: Sabar Ya! Diskotik dan Tempat Karaoke di Bandung Dibuka Tunggu Evaluasi Pekan Depan
“Saya khawatir nanti pergeseran terjadi pada dimensi sosial, itulah yang tentunya kita hindari,” ucapnya.
Tapi kepada kontribusi pendapatan daerah. Misalnya restoran atau perhotelan, Ema menilai saat ini sebetulnya sudah diberikan keleluasaan, tinggal dorongan dari sisi kebijakan yang lebih dapat merelaksasi. “Itulah yang akan kita lebih optimalkan,” tukasnya.
(mur)